"Meskipun pemulihan ekonomi penting dan ada kepentingan untuk memperoleh PAD (pendapatan asli daerah), tapi pelonggaran dan pengaktifan kembali kegiatan ekonomi dilakukan secara bertahap, kapasitas dibatasi dan tetap dengan protokol yang ketat. Juga ada sanksi dan tetap dilakuian evaluasi," tutur Mufida.

Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta yang telah berjalan sejak 10 April lalu, resmi diperpanjang kembali masa berlakunya.

Anies mengatakan dengan perpanjangan PSBB tahap keempat, Jakarta memasuki fase transisi selama Juni.

"Kami di Gugus Tugas Covid DKI kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan Juni sebagai masa transisi," kata Anies.

Dalam masa transisi ini, kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap dan ada batasan yang bakal diterapkan. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "DPR Soroti DKI-Pusat Tak Sinkron soal PSBB dan New Normal"