POLITIKAL.ID - Berita Nasional yang dikutip POLITIKAL.ID tentang ketidaksinkronan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.
Dalam menangani pandemi corona, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat berbeda pikiran dalam menerapkan suatu kebijakan, hingga menjadi sorotan.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay tanggapi sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di situasi Covid-19 ini.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan keinginan pemerintah pusat agar era tatanan kehidupan normal baru alias new normal mulai diterapkan dalam menyikapi pandemi virus corona saat ini.
Ia berharap Anies bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat di hari mendatang.
"Harapan saya, Gubernur DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena saya lihat ada ketidaksinkronan antara rencana dan program pemerintah pusat dengan apa yang dilakukan DKI Jakarta," kata Saleh saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).
"(Pemerintah) pusat sudah mau new normal, melakukan pelonggaran, sementara DKI Jakarta tetap PSBB. Bahkan, di dalam pernyataan media tadi dikatakan bahwa pelanggaran akan tetap ditindak, berarti belum ada perubahan," imbuhnya.
