POLITIKAL.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turut angkat bicara terkait Klaim Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal big data tentang masyarakat menginginkan penundaan pemilihan umum. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Luhut soal pernyataannya tersebut. Hasto mengatakan wacana penundaan pemilu maupun soal big data masyarakat terkait yang menginginkan penundaan pemilu bukan ranah dan wewenang Luhut. “Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto Kristiyanto, saat berbicara sebagai narasumber dalam kuliah umum bertema “Indonesia Dalam Geopolitik Global, di Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (14/3/2022). Lebih lanjut Hasto mengatakan Luhut harus mempertanggungjawabkan klaim big data secara akademis. Ia juga mengatakan seharusnya fokus sama tugasnya sebagai Menkomarves dan tak memberikan pernyataan diluar kewenangannya. “Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” kata Hasto lagi. Terlebih lagi Hasto mengatakan Presiden Joko Widodo sendiri telah mengatakan bahwa dirinya tak ingin memperpanjang masa jabatan presiden. “Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto. (*)