POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kaltim, Muhammad Sukri memberi imbauan media massa untuk tetap mengedepankan fakta - fakta dalam setiap produk jurnalistiknya. Hal itu ia sampaikan setelah melihat fenemena pemberitaan beberapa media terlebih online, yang mengenyampingkan kebenaran terkait kebijakan Pemkot Samarinda tentang insentif guru. "Pada kebijakan Pemkot Samarinda itu jelas - jelas tidak ada penghapusan insentif. Yang ada perapian administrasi supaya pemberian insentif tidak double," kata Sukri sapaan karibnya saat ditemui Rabu (5/10/2022). Dirinya berharap kepada rekan - rekan media terlebih perusahaan portal berita online yang bernaung dalam JMSI Kaltim, bisa memberikan informasi yang tidak miss persepsi kepada masyarakat. "Kita sebagai insan pers mesti memberikan edukasi bahwa yang benar adalah tidak ada penghapusan insentif," imbuhnya. Lebih lanjut kata Sukri, media massa tidak membangun opini yang membenturkan guru dengan pemerintah. Menjelaskan secara utuh agar tercipta solusi bersama dan bukan memperkeruh suasana. "Saya mengimbau kembali kepada rekan - rekan mengunakan kode etik jurnalis. Kita tidak bisa membuat opini - opini sendiri terutama dari nara sumber yang tidak berkompeten sehingga isu - isu pengapusan insentif ini tidak semakin liar kemana - mana," ungkapnya. Jangan sampai tegas dia, standar kaidah pembuatan berita tersebut mengarah kepada pelanggaran UU ITE. "Artinya kita sama - sama menjaga agar hal itu tidak terjadi," urainya. (001)