POLITIKAL.ID - Presiden Jokowi sebagai kepala negara menargetkan urusan sertifikat tanah dapat diselesaikan tahun 2024. Hal ini sampaikan saat membagi-bagikan sertifikat tanah saat melawat ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu (27/12/2023). 

Jokowi, saat memberi sambutan, awalnya menyinggung soal konflik tanah yang sering terjadi karena warga tak memiliki bersertifikat. Menurut catatan Jokowi, sejak 2015, dari total 126 juta sertifikat tanah yang harus dibagikan, baru terlaksana 46 juta.

"Saya tuh kalau masuk ke desa itu selalu urusan sertifikat Pak, sengketa Pak, konflik lahan Pak, tapi masih ada 80 juta yang belum bersertifikat," kata Jokowi, dikutip dari keterangan video Sekretariat Presiden.

 Badan Pertanahan Nasional sejak 2015 mengeluarkan 500 ribu sertifikat tanah per tahun. Jokowi menarget pemerintahannya dapat menyelesaikan 80 juta tersisa atau minimal menyisakan 6 juta tahun depan.

"Ini kita mati-matian agar tahun depan bisa diselesaikan, tapi kalau kepeleset mungkin masih 6 juta," ucap Jokowi, yang menyebut di Sidoarjo ia membagikan sekitar tiga ribu sertifikat.