Ketua fraksi PKB itu menilai pengelola tol balsam mengabaikan peran kontribusi pemerintah provinsi Kaltim yang menyumbangkan dana sekitar Rp 4 triliun.
"Pemprov tak dilibatkan dalam pembahasan, artinya kan betul-betul ditinggal dalam pembahasan ini untuk penetapan tarif tol ini," imbuhnya.
Wakil rakyat dua periode memastikan DPRD Kaltim akan menolak ini tarif yang disebutnya cukup tinggi.
DPRD akan melakukan rapat pimpinan dalam rangka menentukan sikap atau memastikan sikap kelembagaan terhadap tarif ini.
"Ini sangat mencederai keadilan rakyat Kaltim," pungkasnya. (Redaksi Politikal - 001)
