“Saya melihat penurunan IPP sebagai tanggung jawab Provinsi. Dengan begitu banyak kesempatan beasiswa yang tersedia, kita seharusnya melihat peningkatan yang signifikan dalam IPP,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sani menegaskan bahwa peningkatan IPP bukan hanya sekadar tugas Pemerintah Provinsi, tetapi juga merupakan kewajiban moral mereka.

Meskipun demikian, sebagai anggota DPRD Kota Samarinda, ia mengakui bahwa tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengurus hal tersebut.

“Dalam kapasitas saya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda, saya tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung mengurus peningkatan IPP. Namun, sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawasi dan mendorong Pemerintah Provinsi untuk bertindak,” pungkasnya.

Dengan demikian, tingkat IPP yang tinggi di Samarinda tidak hanya menjadi refleksi dari kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga menjadi indikator efektivitas kebijakan pembangunan di tingkat provinsi. 

(Advertorial)