Sementara menurut kabupaten sudah menjadi kewenangan provinsi, dengan begitu provinsi lah yang bertanggung jawab mengurusi asset tersebut.

Lebih lanjut kata politisi Golkar itu, hal ini menunjukan bahwa masa transisi kewenangan ternyata masih menimbulkan penafsiran yang berbeda dan akhirnya terbukti menghambat pembangunan gedung sekolah SMA N 1 Tenggarong.

Ditambahnya, hal ini sebagai peringatan kepada pemprov agar nantinya ketika ada penganggaran program, disiapkan progres pemantauan dengan percepatan administrasi. Sehingga program yang sudah dianggarkan bisa dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Seperti diketahui gedung yang sudah mangkrak lebih dari enam tahun itu sudah dianggarkan 2019, senilai Rp 7 miliar.

"Anggran tidak bisa terealisasi kan sayang, sementara kasus sekolah rusak tidak hanya di kukar namun juga samarinda dan daerah lain, lebih baik kan diarahkan ke lain," imbuhnya.

Harusnya bisa full day namun menurutnya peserta didik tidak bisa.

Dirinya berharap, pasca pandemi gedung SMA 1 Tenggarong bisa dilanjutkan pembangunannya.

Namun bagi sebuah persoalan pembangunan harus diseriusi, berangkat dari pengalaman sebelumnya yang sudah dianggarkan dan tidak bisa dilaksanakan.