POLITIKAL.ID - Berita Mancanegara yang dikutip POLITIKAL.ID tentang respons SBY soal tudingan elite politik terlibat dalam unjuk rasa tolak omnibus law.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba merespons tudingan keterlibatan elite politik dalam mendanai dan menjadi aktor intelektual unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.
Padahal, sebelumnya, tidak ada penyebutan nama SBY dalam pernyataan yang disampaikan pemerintah lewat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyelipkan tudingan keterlibatan elite politik di demo ricuh UU Ciptaker.
"Sebetulnya, pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek di balik penggerak demo," kata Airlangga di program Squawk Box CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10).
SBY kemudian meminta negara menyebut dalang yang menggerakkan, menunggangi, hingga membiayai aksi unjuk rasa tolak UU Ciptaker yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.
Menurut SBY, negara bisa dianggap menyebar berita bohong alias hoaks jika tidak mengungkap siapa dalang kerusuhan yang sebenarnya.
"Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai, itu oleh negara dianggap kejahatan melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak, nanti dikira negaranya dianggap melakukan hoaks," kata SBY lewat akun Youtube pribadinya, Senin (12/10).
Mantan ketua umum Demokrat itu mengatakan dirinya tak pernah berpikir untuk menggerakkan, menunggangi, ataupun membiayai demonstrasi Omnibus Law Ciptaker andai kata dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan itu.
Ia mengaku tak pernah berpikir untuk melakukan langkah yang tidak tepat seperti itu.
"Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan massa begitu luas di Tanah Air kemarin, andai kata saya punya uang dan uangnya banyak dan menggerakkan aksi seperti itu, saya juga tidak punya niat. Tidak terpikir untuk lakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan," ujarnya.
Sehari berselang, giliran putra SBY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang angkat bicara ke publik.
Ia mengaku bahwa berita hoaks yang menyebut dirinya dan Demokrat sebagai dalang demonstrasi UU Ciptaker telah disebarkan di tengah masyarakat.
Namun, AHY bersyukur karena masyarakat sudah cerdas.
Ia pun membantah tuduhan tersebut.
"Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker. Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," kata AHY lewat akun Twitter-nya,@AgusYudhoyono, pada Selasa (13/10).
Tak lama berselang, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, berkicau lewat akun Twitter-nya, @AndiArief_, untuk meminta klarifikasi Mahfud, Airlangga, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, seta BIN seputar tuduhan bahwa SBY, AHY, serta Demokrat dalang demonstrasi UU Ciptaker.
Ia bahkan menyebut ketegangan politik tidak akan mereda bila klarifikasi tidak diberikan oleh pemerintah.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," cuit Andi.
Mahfud akhirnya angkat bicara dan berkata bahwa pemerintah tak pernah menuding SBY dan AHY sebagai dalang demonstrasi tolak UU Ciptaker.
"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__ ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras," cuit Mahfud lewat Twitter miliknya @mohmahfudmd, Rabu (14/10).
Sebaliknya, Mahfud meminta Andi menjelaskan kapan pihak pemerintah pernah menuding SBY, AHY maupun partai Demokrat berada di balik kericuhan.
Dia meminta Andi menjelaskan karena pemerintah memang tak pernah bicara demikian.
"Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas," katanya.
Dalam wawancara di program Mata Najwa yang disiarkan langsung Trans 7, Rabu (14/10), Mahfud mempersilakan Demokrat melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang menuding SBY sebagai sosok di balik aksi-aksi penolakan UU Ciptaker.
"Ya lapor saja yang merasa dirugikan. Itu kan, saya ketika mengklarifikasi itu tadi, bahwa saya tidak tahu menahu saya klarifikasi apa, pemerintah enggak pernah sebut SBY," kata Mahfud.
"Lalu komentar netizen itu banyak sekali, salah satunya, 'Pak itu bukan pemerintah yang memberitahu (menuduh SBY), namanya 'Tanjung,' katanya [Tanjung] yang menuduh SBY. Laporkan aja Tanjung-nya karena menyebut nama SBY," tantang Mahfud.
Saat diminta merespons tantangan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman tidak memberikan jawaban lugas.
Ia malah mempertanyakan apakah polisi akan menindaklanjuti bila pihaknya membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik terhadap SBY tersebut.
"Apa polisi akan tindak lanjut? Tidak kan? Mengapa tidak? Kerena mereka sendiri yang bikin bukan?" ucap Benny lewat pesan singkat dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (15/10).
Pun begitu saat ditanya apakah klarifikasi yang disampaikan Mahfud bahwa nama SBY tidak pernah disebutkan dalam rapat-rapat pemerintah menyikapi aksi penolakan UU Ciptaker sudah cukup bagi Demokrat, Benny tidak memberikan jawaban secara tegas.
"Cukup apa?" ujarnya. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "SBY dan Tudingan Dalang Ricuh Demo Omnibus Law"
