POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Beredar adanya isu "kudeta" Ketua DPRD Provinsi Kaltim yang dijabat Makmur HAPK. Isu itu mencuat pasca pengurus DPD Golkar Kaltim melaksanakan rapat rutin beberapa pekan lalu. Hal itu dijelaskan Sekretaris Golkar Kaltim, Muhammad Husni Fachrudin saat dikonfirmasi awak media. Menurut Ayub sapaannya, untuk optimalisasi gerak organisasi partai. Sangat penting untuk mengkonsolidkan sumber daya manusia (sdm) dalam rangka optimalisasi kinerja. "Hanya merumuskan tatib (tata tertib) saja, tak ada pembahasan memberhentikan pak Makmur," bantah Ayub, Senin (16/3/2021). Ditambahnya lagi, tatib itu dirumuskan dan berlaku untuk setiap kader, baik pengurus terlebih kader Golkar yang berada di parlemen atau fraksi. Sebab kata mantan Ketua AMPG Kaltim itu, pasca pilkada serentak dilaksanakan. Partai perlu mensolidkan integrasi kader secara optimal. Hal itu agar komunikasi dan tujuan-tujuan partai sebagai gerbong politik, bisa satu komando dengan partai sesaui program - progran yang telah di rumuskan. "Kan partai punya kepentingan suksesi Pilpres dan Pileg dan Pilkada 2024 mendatang. Jadi semua kader mesti aktif dalam hal rapat - rapat maupun agenda partai lainnya," imbuhnya. Pria asal kota Tenggarong yang dikenal ramah kepada semua kalangan itu mengatakan, bagaimana mungkin bisa membawa target maksimal di gelanggang politik 2024 mendatang kalau tidak mulai dari sekarang dimulai. Menurutnya, organisasi membutuhkan kader yang siap menerima tugas-tugas dari partai dan menjalankannya secara konsekuen. Dengan begitu, secara objektif partai memiliki ukuran untuk targeting capaian secara real. Sehingga seluruh mesin internal partai dapat menjalan maksimal. "Ya buat apa kalau kader tidak aktif di pertahankan. Kan begitu," urainya. Ayub berharap. Dengan adanya tatib tersebut bisa mengukur keaktifan anggotanya walaupun memiliki tugas partai masing-masing. Tatib tak lain, untuk menghimpun konsentrasi kader bergerak solid dan serempak. (001)