POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Sekretaris Golkar Kaltim, Muhammad Husni Fachrudin meminta penyelenggara pilkada utamanya di Balikpapan dan Kukar memiliki aturan yang jelas terkait dukungan bagi kolom kosong.
Seperti diketahui kolom kosong disediakan pemerintah bagi pemilih selain paslon tunggal. Dengan begitu adalah pilihan rakyat untuk menentukan arah politiknya.
Walalu disebut Ayub sapaannya itu, dalam UU politik bagi seseorang yang tidak terakomodir di parpol bisa mengambil jalur independen atau perseorangan.
Menurutnya untuk pilkada Balikpapan dan Kukar itu unik di Kaltim dari sembilan daerah yang akan menggelar pilkada 9 Desember 2020 mendatang.
Sebab usungan calon kedua daerah itu direpresentasikan dari parpol.
"Ketika hanya calon tunggal seperti saat ini, mestinya adalah pilihan politik masyarakat," ujar Ayub (4/11/2020).
Kendati kebijakan pemerintah tersebut terbilang baru menyediakan kolom kosong. Namun dirinya tetap mengikuti dengan beberapa catatan.
"Mesti berkeadilan antara calon tunggal dan kolom kosong bagi masing-masing pendukungnya, berikan juga aturan kepada masyarakat yang memilih kotak kosong bukan hanya pada pendukung paslon tunggal," tambahnya lagi.
Menurutnya, ketika pendukung kotak kosong ikut berkampanye, juga diterapkan aturannya.
"Jadi itu cukup adil karena sama - sama mengikuti aturan," tuturnya.
Dengan begitu, Ini juga menjadi aturan main dalam pilkada.
Menurutnya sebagai putra daerah, Golkar menganggap paslon di Balikpapan dan Kukar adalah putra daerah. Pun masyarakat tidak perlu meragukan kapasitas kedua paslon tersebut.
Teruntuk paslon utama usungan Golkar, saat ini tetap proaktif melakukan kontrak politik dengan masyarakat.
Hal itu lantaran dengan adanya kontestan, misalnya jika tidak menjalankan kontrak politik bisa menagih calon ketika duduk sebagai kepala daerah.
"Kalau tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat komitmennya semisal siap mundur. Itu contoh konsep komitmen politik diajukan kepada masyarakat. Sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan mendesak masyarakat baik di Balikpapan dan Kukar," paparnya.
( Redaksi Politikal - 001
