Menurutnya DPR perlu mengambil sikap, lantaran kecurangan Pemilu 2024 sudah ramai beredar di media sosial maupun media massa dalam tiga hari belakangan.

Di lain sisi, pengawasan itu juga dianggap penting untuk mewujudkan transparansi kepada publik tentang proses Pemilu 2024.

"Nah itu sekali lagi kalau dari saya, kami mendesak agar transparansi publik terhadap data tabulasi suara, sampai ke level C1 itu harus dijamin validitasnya oleh KPU," ucap Karaniya.

Ia melanjutkan, masyarakat dari berbagai elemen seperti pegiat demokrasi dan kepemiluan, akademisi hingga warganet juga berperan mengawasi proses transparansi tersebut.

Karaniya berharap, dengan adanya pengawasan, maka berjalannya Pemilu 2024 yang jujur dan adil dilihat dari keabsahan suara, dapat terwujud.