POLITIKAL.ID - Pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan murid baru di Kota Balikpapan mendapat perhatian khusus karena banyaknya keluhan dari masyarakat.

Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyoroti bahwa sistem zonasi belum berjalan secara adil dan justru merugikan beberapa pihak, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

"Menurut sebagian warga, sistem zonasi belum sepenuhnya adil dan merugikan beberapa pihak. Keluhan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah melalui evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem zonasi," ujar Damayanti.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan bahwa pihaknya terus menerima aspirasi masyarakat yang merasa terbebani oleh kebijakan zonasi.

Banyak anak yang seharusnya bisa diterima di sekolah negeri terdekat, tetapi terpaksa mendaftar ke sekolah swasta yang lebih jauh dan mahal karena keterbatasan kuota. 

“Daya tampung sekolah tampaknya menjadi sumber utama masalah,” ungkap Damayanti.

Ia menjelaskan bahwa tujuan zonasi sebenarnya adalah untuk pemerataan akses pendidikan.

Namun, dalam praktiknya, kapasitas sekolah tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk di sejumlah wilayah, menyebabkan keluarga kesulitan memperoleh sekolah bagi anak-anak mereka.