Di Balikpapan, yang memiliki jumlah penduduk besar, jumlah sekolah negeri yang ada belum mencukupi.

Alhasil, banyak anak yang terpaksa bersekolah jauh dari rumah karena kuota di sekolah terdekat sudah penuh. 

"Ketidakmerataan fasilitas sekolah negeri juga menciptakan kesenjangan antara sekolah yang dianggap favorit dan yang kurang diminati,” ujar Damayanti, yang juga pernah menjadi anggota DPRD Samarinda.

Ia menekankan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan agar tidak ada kecemburuan antara sekolah yang memicu persaingan antarorang tua untuk memasukkan anak mereka ke sekolah tertentu.

Damayanti berharap agar pemerintah provinsi dan pemerintah kota Balikpapan dapat bekerja sama untuk merumuskan solusi terbaik.

Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sekolah sesuai pertumbuhan penduduk, pemerataan fasilitas belajar, dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan zonasi.

"Kita tidak boleh membiarkan masalah ini terus berlanjut. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah bertanggung jawab memastikan akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi," tegasnya.

Dengan adanya evaluasi dan kebijakan yang lebih adaptif, Damayanti optimis masalah zonasi di Balikpapan bisa segera diatasi, sehingga pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. (adv/disporakaltim)