POLITIKAL.ID - Demokrat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang tegas menyikapi usulan penundaan pemilu 2024. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Ia menilai Jokowi tak menyampaikan pernyataan yang tegas seperti yang disampaikan saat merespons wacana perubahan masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode beberapa waktu lalu. "Satu kalimat saja dari saya: kurang tegas pernyataan Presiden menolak perpanjangan atau penundaan pemilu ini. Beda dengan tiga periode kemarin yang sampai bawa-bawa 'menampar muka saya ini' dan lain-lain," kata Jansen saat dihubungi, Senin (7/3). Lebih lanjut Jensen juga mengajak publik menolak semua dalih dan alasan untuk menunda pemilu. Jansen mengatakan nafsu sejumlah pihak untuk berkuasa dengan merusak siklus penyelenggaraan pemilu yang telah berjalan pasca-era Reformasi berpotensi menjadi musibah bagi demokrasi dan perjalanan Indonesia di hari mendatang. Ia pun meminta, pihak-pihak tersebut segera sadar. "Habis energi kita berputar-putar bahas hawa nafsu memperpanjang kekuasaan ini. Siklus pemilu reguler dan pergantian kekuasaan yang sudah terbukti berjalan baik 20 tahun terakhir ini malah mau kalian rusak," ujar Jansen. "Nafsu kalian ini musibah bagi demokrasi dan perjalanan bangsa ini. Sadarlah," sambungnya Jokowi belum bersuara secara terbuka terkait usulan penundaan pemilu. Akhir pekan lalu dia hanya bicara kepada Harian Kompas soal sikapnya terhadap wacana tersebut. Jokowi menyatakan akan taat kepada konstitusi. Tak ada sikap menolak secara tegas. Bahkan, Jokowi bilang usulan penundaan Pemilu 2024 bagian dari demokrasi. "Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi. "Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," imbuhnya. Sebagai informasi, usulan penundaan pemilu disuarakan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada beberapa waktu lalu. Lalu usulan tersebut didukung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. (*)