Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan bakal meninjau proyek RS Korpri Kaltim tersebut. "Tetap kami tinjau ke lapangan. Melihat dari aspek tata ruang dan segi lingkungannya. Jangan sampai pemancangan ini semakin jauh," ujar Jaya sapaannya, Sabtu (16/10/2021). Lanjut politisi PDI P itu menjelaskan, Komisi III akan memanggil dinas terkait terkait proyek RS Korpri itu. "Kami panggil DLH, BPBD tentang analisis rawan bencana, balai wilayah sungai dan PU-PR. Artinya dalam kontek teknis mekanisme memungkinkan apa tidak faskes dibangun disitu," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, Pemkot Samarinda di era kepemimpinan Andi Harun dan Rusmadi memiliki agenda kerja menanggulangi masalah banjir. Dengan begitu, penataan ruang hidup di Samarinda harus benar - benar sinkron dengan program pemulihan alam pasca tambang batu bara. "Kalau masuk jalur hijau sebenarnya tidak boleh dibangun. Tapi kita lihat nanti bagaimana desain penanganannya," tambahnya. Mestinya proyek bangunan di Samarinda berorentasi pada kebutuhan atau urgensi masyarakat. Dalam membangun gedung, wajib memperhatikan dampak lingkungan seperti tampungan air hujan, drainase dengan memperhatikan elevasinya serta berwawasan penanggulangan banjir atau lingkungan. "Master plannya apakah layak, jangan sampai ada ego sektoral. Kalau itu tidak sesuai, kami akan buatkan rekomendasi ke dinas kota terkait," terangnya. (Adv/*)
Soal RS Korpri Kaltim, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Bakal Meninjau Lokasi Proyek
Sabtu, 16 Oktober 2021 4:40
IST
POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Korpri kembali disoroti DPRD Samarinda. Faskes yang berdiri di atas lahan GOR Sempaja Samarinda, Jalan Wahid Hasyim II itu sebelumnya adalah kawasan resapan air. Lahan berstatus aset Pemprov Kaltim itu berdekatan dengan parit alam saluran drainase dari wilayah Jalan Wahid Hasyim dan Jalan AWS. Walau kritikan datang bertubi - tubi dari masyarakat, wakil rakyat provinsi komisi III, pengamat lingkungan Bernaulus Saragih dan Samri anggota DPRD Samarinda. Tetap saja Pemprov Kaltim tetap keukeuh melanjutkan bangunan RS Korpri dan telah menyusun desain lingkungannya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan bakal meninjau proyek RS Korpri Kaltim tersebut. "Tetap kami tinjau ke lapangan. Melihat dari aspek tata ruang dan segi lingkungannya. Jangan sampai pemancangan ini semakin jauh," ujar Jaya sapaannya, Sabtu (16/10/2021). Lanjut politisi PDI P itu menjelaskan, Komisi III akan memanggil dinas terkait terkait proyek RS Korpri itu. "Kami panggil DLH, BPBD tentang analisis rawan bencana, balai wilayah sungai dan PU-PR. Artinya dalam kontek teknis mekanisme memungkinkan apa tidak faskes dibangun disitu," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, Pemkot Samarinda di era kepemimpinan Andi Harun dan Rusmadi memiliki agenda kerja menanggulangi masalah banjir. Dengan begitu, penataan ruang hidup di Samarinda harus benar - benar sinkron dengan program pemulihan alam pasca tambang batu bara. "Kalau masuk jalur hijau sebenarnya tidak boleh dibangun. Tapi kita lihat nanti bagaimana desain penanganannya," tambahnya. Mestinya proyek bangunan di Samarinda berorentasi pada kebutuhan atau urgensi masyarakat. Dalam membangun gedung, wajib memperhatikan dampak lingkungan seperti tampungan air hujan, drainase dengan memperhatikan elevasinya serta berwawasan penanggulangan banjir atau lingkungan. "Master plannya apakah layak, jangan sampai ada ego sektoral. Kalau itu tidak sesuai, kami akan buatkan rekomendasi ke dinas kota terkait," terangnya. (Adv/*)
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan bakal meninjau proyek RS Korpri Kaltim tersebut. "Tetap kami tinjau ke lapangan. Melihat dari aspek tata ruang dan segi lingkungannya. Jangan sampai pemancangan ini semakin jauh," ujar Jaya sapaannya, Sabtu (16/10/2021). Lanjut politisi PDI P itu menjelaskan, Komisi III akan memanggil dinas terkait terkait proyek RS Korpri itu. "Kami panggil DLH, BPBD tentang analisis rawan bencana, balai wilayah sungai dan PU-PR. Artinya dalam kontek teknis mekanisme memungkinkan apa tidak faskes dibangun disitu," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, Pemkot Samarinda di era kepemimpinan Andi Harun dan Rusmadi memiliki agenda kerja menanggulangi masalah banjir. Dengan begitu, penataan ruang hidup di Samarinda harus benar - benar sinkron dengan program pemulihan alam pasca tambang batu bara. "Kalau masuk jalur hijau sebenarnya tidak boleh dibangun. Tapi kita lihat nanti bagaimana desain penanganannya," tambahnya. Mestinya proyek bangunan di Samarinda berorentasi pada kebutuhan atau urgensi masyarakat. Dalam membangun gedung, wajib memperhatikan dampak lingkungan seperti tampungan air hujan, drainase dengan memperhatikan elevasinya serta berwawasan penanggulangan banjir atau lingkungan. "Master plannya apakah layak, jangan sampai ada ego sektoral. Kalau itu tidak sesuai, kami akan buatkan rekomendasi ke dinas kota terkait," terangnya. (Adv/*)
Berita terkait
