POLITIKAL.ID - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini tepis tuduhan transaksi politik terkait usulan pemilu 2024 ditunda. Faldo Maldini mengatakan usulan untuk menunda Pemilu 2024 bukan berasal dari pemerintah. Menurutnya, itu adalah apsirasi dari para partai politik. Demikian Faldo Maldini merespons adanya tuduhan pemerintah melakukan transaksi politik kepada sejumlah elit partai politik untuk menunda pemilu 2024. “Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai (pemerintah) diseret-seret,” tegas Faldo Maldini Senin (28/2/2022). Lebih lanjut Faldo mengatakan usulan penundaan pemilu 2024 merupakan aspirasi dari parpol. Ia mengatakan pemerintah hanya hanya menampung aspirasi. “Sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,” ujarnya. Faldo kemudian menegaskan banyak hal untuk diselesaikan sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal diluar tugas negara. “Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” ucap Faldo. Faldo menegaskan, pemerintah sedang fokus untuk bangkit dari dampak akibat pandemi Covid-19. Antara lain dengan fokus memulihkan kesehatan dan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. “Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain,” tegasnya. Faldo juga mengatakan Presiden Jokowi memiliki fokus lain yang menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahannya yakni mengawal transformasi besar menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur. “Selain itu fokus kepada pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan,” ucapnya. Untuk diketahui setidaknya ada tiga ketua umum partai politik yang menyatakan usulan untuk penundaan pemilu 2024. Tiga ketua umum parpol tersebut diantaranya Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. (*)