POLITIKAL.ID - Isu penundaan pemilihan umum (pemilu) menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Terbaru Presiden Joko Widodo melarang para menterinya untuk tidak membahas isu penundaan pemilu. Hal itu Jokowi sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4) lalu. Pernyataan itu ia sampaikan setelah sejumlah menteri sibuk mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Terkait hal ini Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas meminta para menteri tunduk dan patuh terhadap arahan Jokowi untuk menyudahi wacana penundaan pemilu. "Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan Presiden Jokowi ini dapat dipahami dan dilaksanakan secara bersungguh-sungguh oleh bawahannya," ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4). Anwar mengatakan wacana penundaan pemilu telah membuat kegaduhan dikalangan masyarakat. Lebih lanjut ia mengatakan masalah Indonesia saat ini terbilang cukup berat terutama dalam bidang ekonomi. Ia menyoroti ekonomi Indonesia yang telah terintegrasi ekonomi global. Sehingga bila tidak cepat teratasi, gangguan yang terjadi di negara lain akan berimbas pada ekonomi dalam negeri. Ia mengatakan kesungguhan dan keseriusan para menteri dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal itu kata dia penting agar kesejahteraan masyarakat yang merupakan amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik. "Memang mengubah konstitusi tidak ada masalah asal ditempuh secara konstitusional, tapi untuk melakukan itu saat ini di tengah-tengah banyak dan tingginya tumpukan masalah," jelas Anwar. Anwar menilai mafsadat atau akibat buruk dari merubah konstitusi jelas akan lebih besar dari maslahat atau kebaikannya. (*)