POLITIKAL.ID - Program Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2023, membuat Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud terbantu dan terinspirasi.
Ia mengaku bahwa sebagai penyelenggara negara, ia memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah dan memberantas korupsi di daerahnya.
Ia juga berharap agar program ini dapat menumbuhkan komitmen dan integritas yang tinggi di kalangan para penyelenggara negara.
“Saya sangat mengapresiasi program ini karena sangat bermanfaat bagi kami yang berkecimpung di pemerintahan. Kami mendapatkan banyak ilmu dan wawasan tentang bagaimana mencegah dan menangani korupsi secara efektif dan profesional,” ujar Hasanuddin.
Ia menambahkan bahwa program ini juga memberikan kesempatan bagi para penyelenggara negara untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan KPK dan sesama peserta.
Ia berharap agar program ini dapat terus berlanjut dan diperluas ke daerah-daerah lain agar semakin banyak penyelenggara negara yang terlibat dan teredukasi.
“Kami berterima kasih kepada KPK yang telah menyelenggarakan program ini dengan baik dan profesional. Kami berharap agar program ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi penyelenggara negara lainnya," pungkasnya.
Diketahui, Hasanuddin Mas’ud baru saja mengikuti kegiatan pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara pada Rabu hingga Kamis (22-23/11/2023).
Kegiatan itu digelar di Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta.
Kegiatan tersebut bertajuk 'Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2023'
PAKU Integritas adalah salah satu program pendidikan yang dilaksanakan oleh KPK untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu pembekalan antikorupsi (executive briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan diklat pembangunan integritas bagi para penyelenggara negara.
Selain itu, program ini juga menyediakan pembekalan antikorupsi bagi pasangan penyelenggara negara, istri atau suami.
Adapun peserta kegiatan yang diselenggarakan KPK RI itu, pimpinan dan pejabat struktural Eselon 1 di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi fokus area KPK 2023.
Fokus area tersebut meliputi sumber daya alam, tata kelola keuangan, birokrasi dan hukum, politik dan pelayanan publik. (Advetorial)
