POLITIKAL.ID - Pandemi virus Corona (Covid-19) mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. pandemi juga memaksa banyak negara menunda agenda penting, salah satunya pemilihan umum.
Penundaan pemilu termasuk pemilihan kepala daerah terjadi di hampir 60 negara. Sementara itu adapula penyelenggara pemilu di enam negara yang memutuskan untuk melanjutkan pemilu saat pandemi.
Dari pemilihan yang digelar enam negara, terjadi penurunan drastis partisipasi pemilihan. Jumlah pemilih mengalamai penurunan dibandingkan pemilu sebelumnya.
Berdasarkan data International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), enam negara yang bersikukuh melakukan pemilu, Australia, Perancis, Iran, Mali, Bavaria dan Korea Selatan (Korsel). Hanya Bavaria dan Korsel yang partisipasi pemilihnya meningkat.
“Beberapa KPU yang memutuskan untuk melanjutkan pemilihan di tengah krisis, sebagian besar gagal untuk mengatasi kekhawatiran publik tentang kesehatan, yang menyebabkan rendahnya jumlah pemilih, masalah kredibilitas, berhentinya pekerja TPS (tempat pemungutan suara), dan bahkan petugas pemilihan yang terpapar Covid-19,” tutur Direktur Eksekutif Peludem Titi Anggraini dalam diskusi virtual yang bertajuk Buru-buru melaksanakan Pilkada untuk (Si)apa? Minggu (17/5/2020).
Mengutip data IDEA, Titi mengatakan pemilihan lokal di Queensland, Australia pada 28 Maret 2020 atau saat pandemi membuat partisipasi publik mengalami penurunan dari 83% menjadi 77,5%.
Pemilihan lokal di Perancis pada 15 Maret 2020 terjadi penurunan partisipasi pemilih dari 63,6% menjadi 44,7%. Pemilihan legislatif di Iran pada 21 Februari 2020, tingkat partisipasi publik menjadi 42,32% dari pemilihan sebelumnya sebesar 60,09%. Pemilihan legislatif di Mali pada 29 Maret 2020, partisipasi pemilihnya sangat merosot dari 42,7% menjadi 7,5%.
“Dua negara mengalami peningkatan partisipasi pemilih, Bavaria pada 15 Maret pemilu lokal dan Korsel yang melakukan pemilu parlemen,” katanya.
Jika Indonesia hendak mencontoh keberhasilan Korsel melakukan pemilu saat pandemi, Titi menyebut ada enam hal yang biasa dipelajari dari Pemilu Korsel.
Pertama, kerangka hukum yang kompatibel dengan masa krisis dan sudah sejak lama ada yakni sistem early voting, home voting, overseas voting, shipboard voting, juga .
Kedua, ketersediaan anggaran yang memadai dan tepat waktu (dua kali lipat) untuk memaksimalkan disinfeksi. Ketiga, profesionalisme penyelenggara.
Keempat, lanjut dia, daya dukung optimal teknologi yakni ID Verification, Integrated Voter List System, Ballot Paper Printer, Counting Equipment. Kelima, disiplin pemilih yang menjadi kunci kesuksesan dan keenam, kepercayaan publik pada pemilu yang berbanding lurus dengan kepercayaan public pada kapasitas pemerintah dalam menangani Covid-19.
“Sementara, dilihat dari youtube penyelenggaraan pemilu di Korsel sangat tenang dan disiplin,” lanjut Titi.
Titi juga mengaitkan pelaksanaan Pilkada 2020 pada Desember 2020 dengan penyataan Presiden Joko Widodo agar masyarakat Indonesia berdamai dengan Covid-19.
Menurut dia, untuk berdamai ada proses yang memadai untuk menuju ke arah itu, untuk bisa beradaptasi dan melakukan pembiasaan maka diperlukan waktu, sumber daya, regulasi. Serta, epercayaan publik pada kapasitas negara.
“Kalau publik belum percaya negara bisa menangani Covid-19, belum bertemu kata berdamainya,” katanya. (*)
Artikel ini telah tayang di Sindonews.com dengan judul "Partisipasi Pemilih di Pemilu Sejumlah Negara Merosot saat Pandemi"
