Selain itu, Tito menegaskan karantina harus memerhatikan beberapa aspek, seperti tingkat keparahan wabah, tingkat bahaya penyebaran dan efektivitas usai hal itu diberlakukan.

"Berikutnya lagi adalah kepastian sumber daya, dan juga teknis prosedur bagaimana untuk melakukan pembatasan tersebut, dan tentunya juga mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya, dan keamanan," kata Tito.

Tak hanya itu, Tito menyatakan para kepala daerah harus memperhatikan dampak lanjutan bila keputusan karantina wilayah diberlakukan. Diantaranya adalah dampak terhadap sektor ekonomi bila karantina wilayah diberlakukan kepala daerah.

"Bisa terjadi ada restoran tutup, pengemudi pendapatannya berkurang, ini perlu diantisipasi agar mereka tak kekurangan dan cukup," kata Tito.

Selain itu, Tito juga mengimbau kepala daerah untuk menghitung dampak ekonomi bagi daerah lain atau bahkan berdampak bagi nasional bila keputusan itu diberlakukan.

"Karena bisa saja pembatasan ekonomi di daerah itu atau daerah lain terganggu, atau nasional terganggu," kata Tito. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Tito: Karantina Daerah Harus Konsultasi ke Tim Covid-19 Pusat"