Ada enam poin pernyataan dalam surat yang dilayangkan PDIP ke KPU.

Tak hanya menolak penggunaan Sirekap, PDIP juga mendesak audit forensik digital atas penggunaan Sirekap.

Partai berlambang banteng moncong putih itu maminta hasil audit forensik dibuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Meminta audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kemudian membuka hasil audit forensik tersebut kepada masyarakat/ publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024," demikian bunyi salah satu keterangan di surat PDIP.

PSI Minta Sirekap Dilanjutkan

Sikap berbeda ditunjukkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait Sirekap.

PSI meminta KPU tetap melanjutkan proses pengunggahan data Sirekap Pemilu 2024.