"Jadi ya sudah sekarang gunakan hape, mata, kepala, dan telinga semua dipakai. Demokrasi harus diselamatkan, kalau enggak ya sudah kita kembali nol lagi," ujar Komarudin Watubun, Minggu (28/1/2024).

Menurutnya kehadiran satgas Cakra Buwana akan menjadi simbol kekuatan rakyat dalam pengawasan.

"Saya sudah ingatkan juga Bawaslu, KPU, DKPP, termasuk MK itu lembaga yang lahir karena reformasi yang mestinya mereka harus tahu itu," ungkapnya. 

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membeberkan alasan ketidakterlibatan Mensos Risma dalam pemberian bansos yang dilakukan Presiden Jokowi.

Ari mengatakan, pemberian bansos tak ada kaitannya dengan status Mensos Risma sebagai kader PDIP.

Menurutnya, Mensos Risma sengaja tidak diajak karena pemberian bansos kali ini menyangkut urusan cadangan pangan.

Presiden Jokowi sendiri yang turun tangan untuk memantau keberadaan pangan di setiap daerah.

"Enggak. Enggak ada status kepartaian. Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi, lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi, yang diajak tentu berkaitan dengan itu," ucap Ari di Jakarta, Senin, (29/1/2024).

Menurut Ari Dwipayana, program bansos adalah kebijakan afirmatif dari pemerintah dalam menghadapi situasi tertentu.