POLITIKAL.ID - Kasus dugaan korupsi PT Amarta Karya (Persero) diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dua pejabat PT tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif tahun 2018-2020.
Keduanya adalah Direktur Utama Catur Prabowo dan Direktur Keuangan Trisna Sutisna.
Catur dan Trisna diangkat sebagai Dirut dan Dirkeu PT Amarta Karya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN bulan Oktober 2020.
Sekitar tiga tahun sebelumnya, Catur memerintahkan Trisna dan pejabat di bagian akuntansi PT Amarta Karya mempersiapkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi.
"Untuk merealisasikan perintah tersebut, nantinya sumber uang diambil dari pembayaran berbagai proyek yang dikerjakan PT AK [Amarta Karya] Persero," kata Johanis.
Trisna bersama beberapa staf perusahaan kemudian mendirikan dan mencari badan usaha berbentuk CV yang digunakan untuk menerima pembayaran subkontraktor dari PT Amarta Karya tanpa melakukan pekerjaan subkontraktor yang sebenarnya alias fiktif.
Pada 2018, terang Johanis, dibentuk beberapa badan usaha CV fiktif sebagai vendor yang akan menerima transaksi pembayaran dari kegiatan proyek PT Amarta Karya. Hal itu sepenuhnya atas sepengetahuan Catur dan Trisna.
"Untuk pengajuan anggaran pembayaran vendor, tersangka CP selalu memberikan disposisi 'lanjutkan' dibarengi dengan persetujuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani tersangka TS," ucap Johanis.
Johanis menjelaskan buku rekening bank, kartu ATM dan bongol cek dari badan usaha CV fiktif dipegang oleh staf bagian akuntansi PT Amarta Karya sekaligus orang kepercayaan dari Catur dan Trisna. Hal itu supaya memudahkan pengambilan dan pencairan uang sesuai dengan permintaan Catur.
KPK menduga ada sekitar 60 proyek pengadaan PT Amarta Karya yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh Catur dan Trisna.
Tiga di antaranya yakni pekerjaan konstruksi pembangunan rumah susun pulo jahe, Jakarta Timur; pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung olahraga Universitas Negeri Jakarta; dan pembangunan laboratorium Bio Safety Level 3 Universitas Padjadjaran.
"Uang yang diterima tersangka CP dan tersangka TS kemudian diduga antara lain digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member golf dan juga pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya," ungkap Johanis.
"Akibat perbuatan kedua tersangka tersebut, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp46 miliar," sambungnya.
Johanis menambahkan tim penyidik sampai saat ini masih menelusuri penerimaan uang maupun aliran uang ke berbagai pihak terkait lainnya.
Adapun Catur dan Trisna disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Respon PT Amarta Karya
Corporate Secretary PT Amarta Karya (Persero) mendukung KPK usut dugaan korupsi.
"Manajemen mendukung KPK karena telah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Amarta Karya (Persero) pada Proyek periode tahun 2018-2020 tersebut," ujar Corporate Secretary Brisben Rasyid, dalam keterangan tertulis, Jumat (12/5/2023).
Ia menegaskan manajemen perusahaan yang saat ini menggantikan posisi Pejabat Direksi periode 2017-2020 akan berkomitmen dan mendukung penuh Program Anti Korupsi.
Ia juga memastikan serta bersikap terbuka dan kooperatif kepada KPK dalam pengusutan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi.
"Perusahaan meyakinkan kepada para Pemangku Kepentingan bahwa proses bisnis perusahaan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan terus meningkatkan penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) dan selaras dengan akhlak sebagai core values Perusahaan," tuturnya.
Ia juga menyebut kasus ini sebagai pembelajaran bagi PT Amarta Karya (Persero) di dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik.
"Sehingga diharapkan PT Amarta Karya (Persero) menjadi perusahaan yang bersih, sustainable dan memiliki daya saing," pungkasnya. (redaksi)
