KPU Surati Presiden Terkait Penerbitan Perppu Tunda Pilkada 2020

Rabu, 8 April 2020 0:36

Belum ada progres yang berarti dalam usulan Perppu atas perubahan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, sebagai dasar penundaan Pilkada Serentak 2020. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

Menurut Arief, perubahan Pasal 122 tidak perlu 100% memberikan kewenangan KPU untuk mengatur jadwal

Pilkada. Yang terpenting, KPU diberi kewenangan untuk menyatakan pendapat atas kondisi tersebut. "Kalau 100 persen enggak pernah tercapai," jelasnya.

Terkait usulan lainnya, Arief mengaku ada usulan terkait alat peraga kampanye (APK) dan usulan-usulan lainnya tidak mungkin semua dimasukan ke Perppu karena, akan terlalu panjang kalau dimasukkan ke Perppu.

"Nantinya saat DPR melakukan revisi, itu nanti kita masukan semua (usulan) ke sana," tandasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "KPU Sudah Surati Presiden Soal Perppu Penundaan Pilkada 2020"

Halaman

Lihat Semua

Tag berita:

Berita terkait