POLITIKAL.ID - Soal kenaikan haji menimbulkan beberapa kritikan salah satunya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Kepada awak media, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono tegas sampaikan penolakan kenaikan biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI beberapa hari lalu itu.
Nidya Listiyono sampaikan, pemerintah seharusnya bisa mencari opsi lain daripada harus menaikkan biaya haji.
"Pemerintah ada wacana kenaikan ini. Harusnya bisa menyinkronkan biaya,” katanya Rabu (25/1/2023).
Untuk wacana kenaikan-kenaikan biaya haji, dia meminta pemerintah harus terbuka. Mulai detail kenaikannya hingga apa saja variabel biayanya.
Menurutnya, pemerintah pusat harus terbuka dan transparan mengenai kenaikan dana haji ini. Tiyo menyebut, ini bukan perkara dinaikkan atau diturunkan tapi menyesuaikan harga yang saat ini berlaku.
“Kalau bisa diturunkan, mengapa tidak? Diturunkan dong," katanya lagi.
Diketahui, Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) Mustolih Siradj menjelaskan alasan kenaikan biaya haji yang diusulkan Kemenag dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI itu.
Mustolih menyebut kenaikan biaya haji diyakini bisa menjaga keberlangsungan keuangan haji.
"Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi," ujar Mustolih dilansir Antara dan dikutip Sabtu (21/1/2023).
Mustolih mengatakan kenaikan biaya haji sulit dihindari jika pembandingnya dengan acuan biaya sebelum pandemi Corona terjadi pada 2019.
Dia mengatakan perlu ada penyesuaian biaya dengan kondisi terkini.
"Biaya angkutan udara karena avturnya juga naik, hotel, pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, alkes dan sebagainya, belum lagi pengaruh inflasi, sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut," kata dia.
Rancangan biaya yang diusulkan Kemenag, kata dia, merupakan upaya rasionalisasi, keberlangsungan, dan kesehatan keuangan.
Selama ini, katanya, subsidi biaya haji yang ditopang dana imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar.
"Maka itu harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan. Hak dan kepentingan jutaan jemaah haji tunggu juga harus dilindungi," kata dia.
Namun, Mustolih berharap kenaikan juga tidak terlalu signifikan. Dia mengatakan masih bisa dilakukan efisiensi dengan menyisir komponen-komponen biaya tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan haji.
(advertorial)
