Ia mengusulkan agar jadwal dan tahapan-tahapan diskusi dengan pemerintah disusun secara kolektif. 

Baharuddin juga meminta partisipasi aktif dari anggota DPRD dan fraksi-fraksi dalam mengajukan usulan yang nantinya akan direkap oleh Tim Ahli Pansus.  

“Kami akan membuat surat kepada individu dan fraksi-fraksi untuk menyampaikan usulan mereka, yang kemudian akan dibahas dalam rapat-rapat mendatang,” jelasnya.  

Dengan keterlibatan semua pihak, Pansus Pokir berharap dapat memastikan seluruh tahapan berjalan lancar dan tepat waktu. 

Penyelarasan antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mendukung kelancaran pengelolaan pokir dalam SIPD demi kepentingan masyarakat Kaltim.  

“Kami optimis kerangka kerja ini dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan daerah, tutup Baharuddin. (adv/dprdkaltim)