"Mungkin seharusnya tidak hanya biaya iuran saja, biaya iuran listrik dan air bisa juga dibebaskan sementara, mengingat APBD Jakarta sebesar Rp80 triliun, seharusnya sedikit realokasi kepada mereka tidak akan membebankan keuangan Pemprov", tandasnya.

Bendahara Fraksi PDIP di DPRD DKI itu meminta Anies segera menerbitkan keputusan gubernur agar memberikan rasa tenang dan juga kepastian hukum kepada masyarakat rusun ya terdampak. Aturan ini, kata dia, sudah seharusnya dikeluarkan segera setelah Pemprov menjalankan PSBB.

Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB guna menekan laju penularan virus corona. PSBB pertama diterapkan pada 10-23 April. Pemprov DKI lalu memperpanjang hingga 22 Mei karena masih banyak terjadi penularan virus corona.

Selama PSBB berlaku, ada banyak kegiatan masyarakat yang dibatasi. Banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal terdampak kebijakan tersebut sehingga penghasilannya berkurang drastis. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "PDIP Minta Anies Gratiskan Sewa Rusun Selama Corona"