Nabil melanjutkan, pemerintah juga perlu mengatur ulang kebijakan tenaga pekerja domestik dan asing di tengah masa pandemi hingga pascapenyebaran virus corona di Indonesia.

"Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada, justru dinikmati warga asing. Kita perlu prioritaskan pekerja dan rakyat Indonesia. Untuk itu, harus ada negosiasi ulang terkait dengan kontrak dan kesepakatan kerja dengan pihak asing yang sebelumnya sudah ada kerja sama," tutur Nabil.

Sebelumnya, Gubernur Sultra Ali Mazi mengakui pemerintah pusat akan mendatangkan TKA asal China. Ali pun meminta rencana pemerintah untuk mendatangkan 500 TKI itu ditunda.

Ali mengingatkan kembali tentang demonstrasi penolakan masyarakat terhadap 49 TKA asal China di Sultra pada Maret lalu. Menurutnya, itu bisa saja terjadi kembali ketika 500 TKA asal China itu datang ke wilayahnya. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Politikus Demokrat Minta Pemerintah Tolak TKA China di Konawe"