POLITIKAL.ID – Pemerintah menyiapkan empat strategi untuk menjaga stabilitas harga pangan selama musim paceklik hingga akhir 2026. Langkah tersebut mencakup percepatan bantuan pangan, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penyediaan jagung untuk peternak, serta pelelangan beras untuk kebutuhan industri.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mengambil langkah tersebut untuk merespons keluhan masyarakat mengenai kenaikan harga beras dan kesulitan membeli kebutuhan pokok.
“Kebijakan ini sebagai bentuk respons cepat atas keluhan masyarakat. Ada laporan harga beras naik, ada yang sulit beli beras, tidak bisa beli beras, dan seterusnya. Kita sebut ini gerak cepat bantu rakyat,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).
Zulkifli menyampaikan hal tersebut saat meninjau penyaluran bantuan pangan oleh Perum Bulog di Balai Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (10/9/2026).
Empat Strategi Pemerintah Jaga Harga Pangan
Pemerintah menjalankan empat strategi secara bersamaan untuk menghadapi potensi tekanan harga pangan selama musim paceklik. Percepatan penyaluran bantuan pangan menjadi salah satu langkah utama untuk menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan beras.
Selain itu, pemerintah akan menggelontorkan 1 juta ton beras SPHP ke pasar. Pemerintah berharap tambahan pasokan tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan beras sekaligus menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Pemerintah juga menyiapkan 150 ribu ton SPHP jagung. Pemerintah mengalokasikan pasokan tersebut untuk memenuhi kebutuhan peternak dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Strategi keempat berupa pelelangan 380 ribu ton beras sebagai bahan baku industri tepung beras. Pemerintah menetapkan harga minimal pelelangan sebesar Rp11.000 per kilogram.
Keempat kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk mengelola pasokan pangan dari beberapa sisi. Pemerintah tidak hanya menyasar kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memperhatikan kebutuhan peternak dan industri.
Bantuan Pangan Berlanjut hingga Desember 2026
Zulkifli menegaskan pemerintah tidak menghentikan strategi tersebut setelah September. Pemerintah juga telah menyetujui kelanjutan bantuan pangan untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Pemerintah menambah alokasi 1 juta ton beras untuk pelaksanaan bantuan pangan pada tiga bulan terakhir tahun ini. Dengan kebijakan tersebut, penerima bantuan yang memperoleh beras hingga September akan kembali menerima bantuan pada Oktober, November, dan Desember.
“Jadi Bapak Ibu yang dapat beras ini sampai September 30 kg, akan dapat lagi untuk tiga bulan berikutnya. Oktober, November, Desember. Sudah disetujui Presiden, ini kita tambah,” kata Zulkifli.
Kelanjutan bantuan tersebut menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga berharap bantuan dapat membantu masyarakat menghadapi periode ketika harga pangan berpotensi mengalami tekanan.
Penyaluran Beras Capai 49,86 Persen
Percepatan penyaluran bantuan pangan juga berlangsung di berbagai daerah. Di Desa Gogorante, pemerintah menyerahkan 12.000 kilogram beras kepada 400 Penerima Bantuan Pangan (PBP).
Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan untuk periode Juli hingga September 2026. Pemerintah kemudian merapel bantuan tersebut sehingga setiap penerima menerima 30 kilogram beras sekaligus.
Data Perum Bulog per 10 September 2026 menunjukkan realisasi penyaluran bantuan pangan nasional telah mencapai 49,86 persen. Pemerintah mengalokasikan total 1 juta ton beras untuk 33,2 juta penerima manfaat dalam periode tersebut.
Pemerintah berharap kombinasi bantuan pangan dan penguatan pasokan dapat meredam gejolak harga selama musim paceklik. Kebijakan itu juga bertujuan menjaga ketersediaan beras dan mempertahankan daya beli masyarakat hingga akhir tahun.
Dengan empat strategi tersebut, pemerintah menempatkan stabilitas pasokan dan akses masyarakat terhadap pangan sebagai fokus utama. Pemerintah juga melanjutkan bantuan pangan hingga Desember untuk menjaga kesinambungan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.
(Redaksi)
