POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Program unggulan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda menunggu persetujuan wali kota, Andi Harun. Ada tiga program yang disiapkan. Yang pertama yakni, program pengembangan perumahan di Samarinda. Yakni dalam hal relokasi rumah warga di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM). Terbaru, dilaksanakan di wilayah Bandara, Sungai Pinang. Lalu program kota tanpa kumuh (kotaku) yang merupakan upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan, termasuk di Samarinda. Selanjutnya program pembangunan sarana dan prasarana, serta fasilitas umum di perkotaan. "Catatan yang diberikan, kami diminta mempertajam usulan itu karena semua sudah selaras dengan visi misi dan 10 program pemkot," ujar Kepala Disperkim Samarinda Dadang Airlangga, Jum'at (18/6/2021) Dadang menambahkan, semua program yang disampaikannya akan langsung berdampak pada masyarakat. Disperkim diminta menyampaikan opsi-opsi mencari sumber pendanaan. Sebab APBD Samarinda masih belum bisa dioptimalkan. "Kami tidak berharap APBD Samarinda. Tapi bisa kepada bantuan pemprov dan APBN," imbuhnya. Ia menjelaskan, wilayah yang menjadi perhatiannya tahun ini adalah sekitaran SKM, tepatnya di wilayah Bandara hingga sungai mati. Target utamanya menunjang pengendalian banjir di SKM agar air dapat normal dan langsung mengalir dari sungai mati di Jalan DI Pandjaitan, lalu masuk ke sistem drainase kota. Mengenai pembongkaran rumah warga, Dadang menyatakan sebisa mungkin menghindari hal itu terlebih dahulu. Karena menurutnya, dampak sosial perlu strategi dan dukungan masyarakat. Hal itu menjadi berisiko jika dipaksa. "Kami harus melibatkan partisipasi masyarakat langsung," tuturnya lagi. Sementara itu, wali kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, Disperkim Samarinda sudah sejak tiga pekan lalu memintanya untuk diterima memberikan paparan program-program unggulan tersebut. Khususnya pada persiapan APBD perubahan 2021 dan APBD 2022. "Saya sudah menugaskan asisten II Pemkot Samarinda untuk mengkaji dan mendalami materi yang dipaparkan," ucapnya. Selain tiga program, Andi Harun menjelaskan di antaranya termasuk program rancangan yang diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, usulan program yang dipaparkan Disperkim cukup relevan dan menyangkut permasalahan di Samarinda. Ia pun mengapresiasi tiga program tersebut. "Termasuk seperti penerangan jalan umum (PJU) dan area pemakaman di Samarinda yang sudah sesak. Sempat juga dibahas Perumahan Kopri di Sambutan. Meski terdapat masalah hukum, dapat dicarikan solusi," jelasnya. (*)