PKB Desak PDIP Tegas Tentukan Posisi, Deddy Sitorus: Kami Sudah Jelas di Luar Pemerintahan
POLITIKAL.ID – Polemik mengenai posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) kembali mencuat setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta partai berlambang banteng itu bersikap lebih tegas terkait keberadaannya di luar pemerintahan. Pernyataan tersebut memicu respons keras dari PDIP yang menegaskan posisinya sudah jelas sejak awal.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menilai PDIP belum menunjukkan sikap yang tegas sebagai partai di luar pemerintahan. Menurutnya, partai politik seharusnya menentukan posisi secara jelas, baik sebagai pendukung pemerintah maupun berada di luar koalisi.
Pernyataan itu disampaikan Jazilul menyusul munculnya eks Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, dalam aksi mahasiswa di sekitar Bundaran HI, Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Kamis (18/6).
PKB Desak PDIP Tentujan Posisi
Jazilul mengatakan partai-partai yang berada dalam pemerintahan saat ini sedang berupaya mendukung berbagai program Presiden. Karena itu, ia menilai diperlukan komitmen dan soliditas politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
Menurutnya, partai koalisi tidak mempermasalahkan apabila ada partai yang memilih berada di luar pemerintahan. Namun, ia mengingatkan agar posisi tersebut dijalankan secara konsisten.
“Kalau ada kesan mengganggu, tentu tidak baik untuk menjalankan program-program pemerintah. Jadi posisinya harus jelas dan gentle,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKB DPR RI itu juga mengaku belum memahami konsep “partai penyeimbang” yang selama ini disampaikan PDIP.
“Selama ini ada kesan berada di sana dan di sini. Jadi menurut saya posisinya belum tegas,” katanya.
PDIP Tegaskan Tidak Terlibat Aksi Mahasiswa
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah telah membantah keterlibatan partainya dalam sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta maupun daerah lain.
Ia menegaskan kehadiran Andi Widjajanto dalam aksi di sekitar Bundaran HI merupakan tindakan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi partai.
“Keikutsertaan atau kehadiran yang terlihat seperti Andi Widjajanto tidak boleh ditafsirkan sebagai sikap atau keterlibatan PDI Perjuangan,” ujar Said.
Menurutnya, PDIP tetap konsisten pada posisi politik yang telah diputuskan partai dan tidak memiliki hubungan dengan aksi demonstrasi tersebut.
Deddy Sitorus Sindir Balik PKB
Pernyataan Jazilul kemudian mendapat respons dari Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus. Ia meminta PKB fokus mengurus partainya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal PDIP.
Deddy menegaskan posisi politik PDIP telah ditetapkan melalui mekanisme organisasi, mulai dari Kongres hingga Rakernas partai.
“Lebih baik Jazilul mengurus partainya sendiri daripada mengurus partai lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas, dan Ketua Umum sebagai pemegang mandat,” katanya.
Ia bahkan mempertanyakan kapasitas Jazilul untuk mendesak PDIP menentukan sikap politik.
“Memangnya dia siapa?” ujarnya.
PDIP Sebut Indonesia Bukan Sistem Parlementer
Deddy juga menilai kritik Jazilul muncul karena pemahaman yang berbeda mengenai sistem politik Indonesia.
Menurutnya, istilah oposisi lebih dikenal dalam sistem parlementer yang membagi kekuatan politik ke dalam dua blok besar yang saling berhadapan.
Sementara Indonesia menganut sistem presidensial dengan mayoritas partai memiliki dasar ideologi yang sama, yakni Pancasila.
“Dalam sistem presidensial, fungsi pengawasan dijalankan melalui mekanisme checks and balances oleh DPR. Karena itu politik Indonesia tidak sepenuhnya mengenal oposisi seperti dalam sistem parlementer,” jelasnya.
Deddy menegaskan PDIP telah menentukan sikap berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, posisi tersebut justru penting untuk menjaga keseimbangan politik di parlemen yang saat ini didominasi partai-partai pendukung pemerintah.
“Posisi kami sudah sangat jelas, berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Saya tidak tahu apa maksud pernyataan itu, apakah karena tidak memahami persoalannya atau ada tujuan lain,” kata Deddy.
Perdebatan antara PKB dan PDIP ini kembali menunjukkan dinamika politik pasca-Pemilu 2024, terutama terkait posisi PDIP yang memilih tidak bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto namun tetap menyatakan diri sebagai kekuatan penyeimbang di parlemen.
(Redaksi)
