Kunjungan itu, baginya menjadi sejarah karena tiga pimpinan lembaga negara hadir di Papua.

"Pimpinan juga akan ke Jayapura untuk melihat sejauh mana persiapan PON pada Oktober 2020. Lalu kami akan ke PT Freeport Indonesia untuk melihat perkembangan ke depan pascadivestasi Freeport," katanya.

Terkait hal ini, Mahfud telah mengklarifikasi pernyataannya soal 'dokumen sampah'. Hal ini terkait dokumen data tapol dan korban meninggal di Nduga dari Veronica yang disampaikan kepada Jokowi di Canberra, Australia, beberapa waktu lalu.

Mahfud menjelaskan kata 'sampah' yang sempat dia lontarkan bukan ditunjukkan kepada dokumen berisi data korban dan tahanan politik Papua, melainkan soal pernyataan bahwa Veronica Koman menyerahkan data tersebut kepada Jokowi.

"Karena Veronica itu waktu di Australia tidak bertemu presiden, tidak menyerahkan surat kepada Presiden. Tanya aja sama dia kalau ada yang infokan, itu sampah. Bahwa ada surat-surat masuk, diserahkan oleh orang kepada presiden itu bukan sampah," kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Dia pun menuding pernyataan yang sempat dilontarkannya sebelumnya telah ditafsirkan dengan salah. Mahfud mengaku sama sekali tak pernah bermaksud mengatakan bahwa dokumen itu adalah sampah. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Politikus Papua Kritik Pernyataan Mahfud soal Dokumen Sampah"