POLITIKAL.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan kebutuhan anggaran jumbo sebesar Rp1.529,94 triliun untuk menjalankan delapan Prioritas Nasional pada 2027.
Rencana tersebut tertuang dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Pemerintah akan mengarahkan anggaran itu untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, swasembada pangan, hilirisasi industri, hingga reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.
Dokumen RKP 2027 menjelaskan pemerintah akan membiayai program prioritas melalui APBN, belanja kementerian/lembaga, dan kerja sama dengan sektor non-pemerintah.
Dari 8 Prioritas Nasioanl, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama
Pemerintah mengalokasikan anggaran terbesar untuk Prioritas Nasional 4 dengan nilai Rp644,72 triliun.
Program tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, Prioritas Nasional 2 memperoleh alokasi Rp337,18 triliun untuk memperkuat pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa.
Program ini mencakup swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Pembangunan Desa dan Hilirisasi Masuk Agenda Besar
Pemerintah juga menyiapkan Rp310,40 triliun untuk Prioritas Nasional 6 yang fokus pada pembangunan desa, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Prioritas Nasional 5 membutuhkan Rp40,13 triliun untuk melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.
Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri melalui penguatan industri nasional.
Selain itu, Prioritas Nasional 3 masuk dalam agenda pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan transformasi ekonomi nasional.
Reformasi Hukum hingga Toleransi Beragama
Pemerintah mengalokasikan Rp47,01 triliun untuk Prioritas Nasional 7 yang fokus pada reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Program tersebut juga menargetkan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Di sisi lain, Prioritas Nasional 8 membutuhkan dana Rp41,19 triliun untuk program pelestarian lingkungan, budaya, dan peningkatan toleransi antarumat beragama.
Adapun Prioritas Nasional 1 memperoleh alokasi Rp1,42 triliun untuk penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Pemerintah Dorong Pendanaan Non-APBN
Dalam dokumen RKP 2027, pemerintah menegaskan pendanaan 8 program prioritas nasional tidak hanya bergantung pada APBN.
Pemerintah akan memperluas skema blended finance atau bauran pendanaan dengan melibatkan badan usaha dan sektor non-pemerintah.
Melalui skema tersebut, pemerintah ingin menjadikan APBN sebagai katalis untuk menarik investasi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.
(Redaksi)
