POLITIKAL.ID – Pemerintah mulai menikmati hasil penerapan mandatori biodiesel B50 yang disebut mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Presiden Prabowo Subianto menilai kebijakan pencampuran 50 persen bahan bakar nabati dalam solar tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran negara.
Prabowo menyampaikan hal itu saat meresmikan lima bendungan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7). Menurut dia, kebijakan B50 sempat menghadapi banyak penolakan sebelum akhirnya diterapkan pemerintah.
B50 Sempat Ditentang Sejumlah Pihak
Prabowo mengatakan sebagian pihak sebelumnya meragukan kemampuan Indonesia dalam menjalankan program biodiesel dengan campuran tinggi. Ia menyebut ada pihak yang mempertanyakan dampak B50 terhadap mesin kendaraan maupun industri.
“Dulu waktu kita mulai (penjajakan B50), waduh banyak yang menentang. (Mereka bilang), ‘tidak bisa, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini, nanti itu’. Pokoknya mereka enggak mau kita B50 karena dia mau supaya impor. Dia mau impor, impor, di situ dia ambil komisi,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, penerapan B50 menjadi pencapaian penting karena Indonesia menjadi negara pertama yang berani memproduksi sekaligus menerapkan biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati. Pemerintah menilai kebijakan tersebut menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengolah sumber daya domestik menjadi energi alternatif.
Ia mengatakan program B50 berpotensi menghemat devisa hingga Rp170 triliun karena pemerintah mulai mengurangi kebutuhan impor solar.
Penghematan tersebut, kata Prabowo, dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan nasional apabila dikelola secara efektif.
Soroti Potensi Kebocoran Akibat Impor
Prabowo juga menyoroti kemungkinan keuntungan besar yang dapat muncul dari praktik perburuan komisi apabila Indonesia tetap bergantung pada impor solar. Ia menggambarkan besarnya nilai ekonomi yang berpotensi hilang apabila tata kelola energi tidak diperbaiki.
“Bayangkan Rp170 triliun. Kalau komisinya 20 persen berapa itu? Rp34 triliun. Dimakan hanya berapa belas orang,” ujarnya.
Presiden menegaskan pemerintah terus berupaya mengurangi kebocoran anggaran melalui efisiensi, penghematan, dan pemberantasan korupsi. Ia menilai pembangunan dan kemakmuran masyarakat akan sulit tercapai apabila praktik korupsi masih terjadi.
“Yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi. Melakukan penghematan, melakukan efisiensi. Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela,” katanya.
Pemerintah Benahi Tata Kelola BUMN
Selain sektor energi, Prabowo meminta seluruh aparatur pemerintah di kementerian dan lembaga terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia menekankan pentingnya memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan.
Pemerintah, lanjutnya, juga mulai melakukan pembenahan terhadap sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini dinilai memiliki persoalan dalam pengelolaan.
“BUMN-BUMN yang merupakan sarang korupsi puluhan tahun sedikit demi sedikit mulai kita benahi,” ujar Prabowo.
Biodiesel B50 merupakan bahan bakar yang menggunakan campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis minyak sawit dan 50 persen solar. Program tersebut menjadi kelanjutan dari kebijakan mandatori biodiesel sebelumnya, yakni B20, B30, dan B40.
Pelaksanaan mandatori B50 mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026.
(*)
