POLITIKAL.ID - Permasalahan masalah sosial yang terjadi di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur ini menjadi perhatian anggota lelislatif Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti sebut forum Corporate Social Responsibility (CSR) bisa menjadi solusi untuk pengentasan masalah sosial di Samarinda.
Hal itu lantaran selama ini Dinas Sosial terkendala minimnya anggaran untuk menangani persoalan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
Hal ini kemudian juga diperparah dengan regulasi yang dinilai masih perlu dievaluasi.
Karena pada regulasi yang ada, kewenangan untuk mengelola Panti Sosial hanya pihak Pemerintah Provinsi.
Adapun permohonan dari Pemkot kerap kali tidak bisa diterima lantaran keterbatasan kapasitas panti.
"Kita masih mengharapkan mungkin nanti ada forum CSR yang bergerak untuk memberikan penanganan lebih lanjut.
Karena orang yang kita tangkap ini tidak hanya butuh rumah, dia butuh pangan, sandangnya, pendidikannya, seperti apa layanan kesehatan, lalu untuk kehidupan sosialnya," ujarnya.
Pengentasan masalah sosial menurut Puji masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah.
Sehingga tidak bisa jika hanya berharap APBD Kota Samarinda atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat.
Terlebih, ia nilai tingkat kepedulian sosial masyarakat Tepian masing rendah. Diantaranya adalah rendahnya kepedulian masyarakat membayar zakat dan infaq.
"Jadi banyak sekali ya, banyak sekali PR kita. Sehingga kalau hanya mengandalkan bantuan pusat lalu anggaran dari APBD Kota itu tidak bisa. Jadi memang harus ada peran dari CSR," ucap Puji.
(Adv)
