Selain itu, di masa tenang masih terdapat beberapa pasangan calon yang melakukan kampanye, bahkan melakukan perbuatan yang diduga adalah praktik politik uang.

Melihat beberapa hal tersebut, pihaknya menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta KPU untuk memastikan kecukupan jumlah KPPS yang akan bertugas di 9 Desember 2020.
2. Meminta kepada Bawaslu juga memastikan jumlah pengawas TPS cukup untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada 2020.
3. Menghimbau kepada warga negara yang akan menggunakan hak pilih di 9 Desember 2020, untuk mematuhi protokol kesehatan di TPS, dan memastikan untuk memakai masker.
4. Meminta kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan proses penegakan hukum untuk setiap potensi pelanggaran yang muncul. Terutama berkaitan dengan potensi politik uang, dan potensi terhambatnya warga negara menyalurkan hak pilih secara jujur dan demokratis.
5. Meminta kepada KPU untuk memastikan logistik pemungutan suara dan alat pelindung diri sudah cukup, datang tepat waktu, tidak rusak, dan tidak tertukar. Saat yang bersamaan, Bawaslu perlu mengawasi dan memastikan agar tidak ada persoalan logistik untuk pemungutan suara di Pilkada 2020. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "5 Hal Harus Diperhatikan dalam Pelaksanaan Pungut-Hitung Pilkada 2020"