POLITIKAL.ID -  Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.

Banyak penolakan atas rencana tersebut, untuk itu, Presiden Jokowi meminta dicarikan jalan tengah kepada Kemenpan RB.

Dalam kunjungan kerja ke Kaltim, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menegaskan akan mencari jalan terbaik untuk nasib para tenaga honorer.

"Saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik. Karena ada yang masih di provinsi itu masih ribuan, di kabupaten/kota itu ratusan (tenaga honorer). Angka-angka yang perlu kita pikirkan bersama," kata Jokowi, beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi memastikan saat ini Kemenpan RB, masih mencari rumusan terbaik untuk tenaga honorer.

"Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengahnya. Menpan RB, tolong kalau nanti sudah diputuskan, bisa kita laksanakan bersama-sama," jabarnya.

Menpan-RB tengah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk menemukan solusi dan jalan tengah dari polemik rencana penghapusan tenaga honorer.

Salah satu alternatif yang ditawarkan pemerintah adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).