POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Mosi tidak percaya delapan anggota komisi III, DPRD Samarinda masih terus bergulir. Keretakan didalam tubuh komisi III itu disebut bak bola salju yang saat ini perlahan membesar dimulai sejak dua tahun lalu. Salah satu Anggota Komisi III, DPRD Samarinda, Guntur membeberkan mosi tidak percaya yang digagas beberapa fraksi tersebut sudah mengacu tatib di DPRD. Disebutnya persoalan ini telah lama dirasakan anggota. Namun masih ditahan dan memberikan waktu kepada pimpinan. Lantaran mayoritas rekan - rekan sudah tidak tahan lagi, sehingga hasil kesepakatan bersama dalam bentuk mosi tidak percaya dilayangkan. "Tekad kami sudah bulat, tak ingin lagi pak Angkasa Jaya memimpin komisi III," ujar Guntur saat ditemui awak media di ruangan kerjanya, Kamis (12/8/2021). Lanjut dia, surat itu mosi tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD Samarinda dan wakil termasuk fraksi - fraksi. "Sudah kami layangkan, kurang lebih satu bulan lalu," imbuhnya. Politisi dari partai Demokrat itu mengungkapkan, alasan yang sudah tersampaikan diawal melalui Wakil Komisi III, Samri benar adanya. "Sudah betul beberapa teman khsususnya Komisi III dari beberapa fraksi sudah bertanda tangan perihal mosi kepeda Ketua Komisi III, Angkasa Jaya," bebernya. Dirinya menambahkan, komisi III saat ini agak vakum, hampir tidak ada kegiatan bahkan rapat - rapat disebutnya tidak ada inisiatif dari ketua komisi untuk menjadwalkan rapat. "Terus terang hampir tidak pernah kami mendapat jadwal rapat, kalau sudah teman - teman ribut baru ada rapat. Jadilah inisiasi kami buat mosi," ungkapnya. Tidak berfungsinya komisi III sebagaimana tupoksi melatar belakangi mosi tidak percaya tersebut. Komisi III disebut wakil rakyat dua periode itu seolah hanya menjadi penonton. Dirinya merasa komisi III ketinggalan jauh dengan komisi lainnya yang lebih produktif. Berawal saat hearing dengan unsur OPD belum lama ini. Aksi boikot dilakukan termasuk rapat internal. "Kami saat ini hanya mengakui wakil komisi dan sekretaris saja," terangnya. "Setelah mosi dilayangkan, kami tidak anggap lagi pak Angkasa Jaya sebagai ketua. Pandemi tidak boleh jadi alasan, buktinya komisi lain jalan artinya itu bahasa ngeles," sambung dia. (*)