POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kaltim menyatakan menolak jadwal kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD perubahan tahun 2020 yang rencananya akan dilaksanakan pada 31 Agustus mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Syafruddin.

Ia menilai banyak yang perlu dijelaskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Diantaranya terkait penambahan penyertaan modal Rp 300 miliar kepada bank plat merah, Bankaltimtara.

"Karena kondisi hari ini tidak memungkinkan untuk penyertaan modal kita butuh dana segar untuk bagaimana memulihkan ekonomi dalam kondisi Covid-19," ujar Udin sapaanya saat dihubungi awak media, Selasa (25/8/2020) malam.

"Misalnya, memperkuat belanja di sektor penguatan ekonomi mikro terhadap UMKM. ini yang harus di subsidi bukannya Bankaltimtara  yang harus diberi penyertaan modal lagi," sambungnya.