POLITIKAL.ID – Evaluasi atas penggunaan anggaran daerah menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, DPRD langsung meninjau proyek-proyek strategis yang dilaporkan pemerintah provinsi dalam LKPJ 2024 dan menemukan sejumlah kejanggalan yang memunculkan tanda tanya soal efektivitas dan akuntabilitas anggaran publik.
Kunjungan Pansus LKPJ ke tiga lokasi berbeda pada Selasa (22/4/2025) mengungkap sejumlah ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi lapangan.
Proyek Jalan Ring Road Samarinda senilai Rp40 miliar, misalnya, hanya menunjukkan pematangan lahan tanpa kejelasan batas jalan atau saluran drainase.
“Pekerjaan ini tidak mencerminkan nilai proyeknya. Harus ada kejelasan mekanisme dan progres riil,” kata Wakil Ketua Pansus, Baharuddin Demmu.
Sementara itu, rehabilitasi SMK 1 Muara Badak yang menelan anggaran Rp1,4 miliar menunjukkan hasil yang buruk.
Kerusakan fisik ditemukan di berbagai titik, dan akses menuju sekolah masih bergantung pada lahan milik warga.
Tak kalah memprihatinkan, proyek SPAM Indominco hanya menyelesaikan 40 persen pemasangan pipa distribusi, meski reservoir hampir rampung. Turap di sekitar area juga mulai mengalami kerusakan dan berpotensi mengancam jalan nasional.
“Kalau tidak segera dikoreksi, proyek-proyek ini bisa mubazir dan membahayakan,” tegas Baharuddin.
Pansus LKPJ berencana memanggil dinas teknis, khususnya Dinas PUPR, untuk memberikan penjelasan atas sejumlah temuan tersebut.
“Kami butuh kepastian, apa saja yang sudah dan belum dikerjakan oleh pihak rekanan,” tegas Baharuddin Demmu.
(Adv)
