Misalnya ketersediaan kuota internet.

"Juga bagaimana sistem pembelajaran PJJ yang bobotnya sama dengan belajar tatap muka, ini harus jadi review Kemendikbud bagaimana PJJ ini tetap diperpanjang, tapi tidak memberatkan siswa maupun guru sehingga harus ada kebijakan yang sifatnya konkret, dan Kemendikbud bisa mengontrol kebijakan yang diambil," urainya.

Dalam situasi seperti ini, pihaknya juga meminta kemendikbud untuk menciptakan kebijakan yang bisa membuat siswa maupun pengajar di sekolah lebih bersemangat, baik lewat Kemendikbud maupu dinas pendidikan di tiap-tiap daerah.

Ali juga melihat dari paparan Kemendikbud sebelumnya bahwa sekolah yang diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka prosentasenya hanya 6%, sangat kecil dibandingkan daerah yang belum siap mencapai 94%.

"Kami mengharapkan ada semacam review pertimbangan dalam rangka membuka pembelajaran tatap muka. Daerah zona hijau ini, apakah daerah-daerah itu bisa menerapkan protokol kesehatan yang baik? Ini persoalan rumit karena mereka untuk bisa belajar tatap muka juga tergantung izin dari pemda dan orangtua maka ini harus ada review kebijakan secara komprehensif," tuturnya. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Komisi X DPR Minta Kemendikbud Evaluasi Pendidikan Jarak Jauh"