POLITIKAL.ID – Universitas Gadjah Mada (UGM) telah memenuhi permintaan data dan keterangan dari Bareskrim Polri terkait penyelidikan polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kampus menyerahkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan riwayat pendidikan Jokowi selama menempuh studi di Fakultas Kehutanan UGM.
Sekretaris Universitas UGM, Dr. Andi Sandi, mengatakan kampus memberikan berbagai data akademik kepada aparat penegak hukum. Data tersebut mencakup informasi pribadi, dokumen perkuliahan, serta dokumentasi kegiatan Jokowi selama menjadi mahasiswa.
UGM juga memberikan keterangan dari sejumlah alumni yang pernah menjadi rekan satu angkatan Jokowi. Informasi tersebut menjadi bagian dari data yang kampus sampaikan untuk membantu proses penyelidikan.
UGM soal Ijazah Jokowi dan Permintaan Bareskrim
Andi mengatakan UGM menjalankan permintaan Bareskrim sebagai bagian dari tanggung jawab institusi. Menurut dia, kampus memberikan data dan keterangan melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
“Saya sendiri sempat menemani pemeriksaan keterangan para senior kami,” ujar Andi, seperti dikutip dari situs resmi UGM, Minggu, 16 Agustus 2026.
UGM menyerahkan data melalui jalur resmi karena permintaan keterangan tersebut ditujukan kepada institusi. Kampus tidak mengambil posisi dalam menentukan hasil penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri.
Andi menegaskan UGM tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri keputusan aparat penegak hukum. Kampus hanya memberikan informasi yang berkaitan dengan riwayat pendidikan Jokowi sesuai permintaan resmi.
Sikap tersebut membuat UGM memisahkan peran akademik dari proses hukum. Kampus menjalankan fungsi sebagai institusi pendidikan yang memiliki catatan akademik mahasiswa, sedangkan aparat penegak hukum menjalankan kewenangan dalam proses penyelidikan.
UGM Serahkan Dokumen Akademik Jokowi
Dalam proses tersebut, UGM tidak hanya memberikan dokumen administratif. Kampus juga menyerahkan sejumlah bukti yang berkaitan dengan aktivitas akademik Jokowi ketika berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan.
Data yang diberikan mencakup informasi pribadi dan dokumen perkuliahan. UGM juga menyerahkan foto-foto kegiatan Jokowi selama menjalani pendidikan di kampus.
Selain dokumen, UGM memberikan keterangan dari alumni yang pernah menjadi rekan seangkatan Jokowi. Keterangan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas dan riwayat akademik Jokowi selama berada di lingkungan Fakultas Kehutanan.
Andi menyebut keterlibatan alumni dalam proses tersebut menjadi bagian dari pemenuhan permintaan aparat. UGM memberikan keterangan sesuai informasi yang tersedia dan berkaitan dengan kebutuhan penyelidikan.
Kampus juga memastikan seluruh data yang diberikan berasal dari mekanisme kelembagaan. Langkah itu menjadi bagian dari upaya UGM menjaga akuntabilitas ketika aparat meminta informasi terkait institusi.
UGM Tidak Berkomunikasi dengan Jokowi
Andi mengatakan UGM tidak melakukan komunikasi atau koordinasi langsung dengan Jokowi maupun tim hukumnya selama proses tersebut berlangsung. Ia menjelaskan keputusan itu berkaitan dengan mekanisme permintaan keterangan yang diterima kampus.
“Permintaannya pun langsung ke institusi, maka kami penuhi sesuai prosedur,” kata Andi.
Menurut Andi, tidak adanya komunikasi langsung dengan Jokowi bukan karena alasan khusus. UGM memilih menjalankan seluruh proses melalui jalur resmi agar kampus dapat menjaga independensi dan akuntabilitas institusi.
UGM menilai mekanisme tersebut penting untuk menjaga batas antara kepentingan akademik dan proses hukum. Kampus juga menegaskan bahwa keputusan aparat terkait hasil penyelidikan bukan keputusan UGM.
Polemik mengenai ijazah Jokowi sebelumnya mendapat perhatian publik. Dalam perkembangan proses tersebut, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan mengenai keaslian dokumen pendidikan Jokowi.
UGM menegaskan posisinya tetap sebagai institusi yang memberikan data dan keterangan ketika aparat meminta informasi secara resmi. Kampus tidak mengambil alih kewenangan aparat dalam menentukan hasil proses hukum.
UGM Siap Penuhi Permintaan Aparat
Andi menegaskan UGM akan tetap memberikan keterangan apabila aparat penegak hukum kembali menyampaikan permintaan resmi. Kampus akan menjalankan setiap proses melalui jalur konstitusional dan sesuai prinsip akademik serta etika kelembagaan.
“Kami akan selalu siap untuk memberikan keterangan apabila ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum,” ujar Andi.
Bagi UGM, integritas akademik menjadi bagian penting dari tanggung jawab perguruan tinggi. Karena itu, kampus akan tetap membuka akses terhadap data yang relevan apabila aparat kembali memintanya melalui prosedur resmi.
UGM juga meminta publik memahami bahwa langkah kampus dalam proses tersebut berdasarkan mekanisme kelembagaan. Kampus tidak menjalankan proses tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak tertentu.
Dengan sikap tersebut, UGM menempatkan penyediaan data sebagai bagian dari tanggung jawab institusi. Sementara itu, proses penyelidikan dan keputusan hukum tetap berada pada kewenangan aparat penegak hukum.
(Redaksi)
