Permasalahan sosial itu, termasuk di antaranya adalah proses relokasi warga dari kawasan bantaran sungai ke kawasan lain yang dianggap lebih layak.
Diketahui, dalam proses pengendalian banjir, mau tak mau relokasi warga di bantaran sungai adalah hal yang harus dilakukan.
AH mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti menangani seluruh persoalan SKAB, termasuk penanganan sosial yang cukup kompleks.
“Kita tidak boleh berhenti. Yang penting disini adalah kita konsisten mengendalikan banjir. Jangan sampai hari ini 1000 meter tapi tahun depan berhenti. Karena tentu hal ini memerlukan waktu lebih dari setahun, biaya, dan penanganan sosial yang cukup kompleks,”ujarnya.
Ia mengatakan dengan konsistensi pengendalian banjir yang terus dilakukan, sekitar Jalan M Said sudah tidak ada lagi banjir yang menggenang. Termasuk daerah Kedondong, hingga Jalan Revolusi.
“Harapan saya mari kita melihat ini sebagai sebuah kebutuhan bersama. Supaya benar-benar banjir di Samarinda ini tahun depan makin kelihatan hasilnya. Kita berusaha agar persuasif dan semua bisa saling bekerjasama untuk kepentingan umum,” pungkasnya.
Sebagai informasi kegiatan ini turut diikuti oleh kepala Bidang PUPR Kaltim Runandar, Ketua Dinas PUPR Kota Samarinda Desy Damayanti, Ketua TWAP Kota Samarinda Safaruddin, dan Kepala BPBD Samarinda Suwarso.
(redaksi)
