POLITIKAL.ID – Langkah penataan birokrasi kembali dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dengan merotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama.
Pergeseran itu diumumkan dalam pelantikan yang dipimpin langsung Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di ruang jabatan wali kota.
Rotasi tersebut menjadi bagian dari strategi penyegaran organisasi sekaligus penerapan sistem manajemen baru dalam tata kelola aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Samarinda, Kalimantan Timur.
Dalam keterangannya, Andi Harun menyebut pergeseran jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi pemerintahan.
Menurut dia, rotasi tidak hanya bertujuan mengganti posisi pejabat, tetapi juga memberi ruang pengembangan kapasitas dan pengalaman baru bagi ASN.
“Mutasi dan promosi ini bagian dari sistem manajemen yang terus kita benahi. Ini dalam rangka penyegaran organisasi agar lebih optimal,” ujar Andi Harun.
Mekanisme Pengisian Jabatan
Ia menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan dilakukan melalui dua jalur, yakni rotasi internal dan sistem shelter atau seleksi terbuka (open bidding). Kedua mekanisme tersebut, kata dia, akan diterapkan sesuai kebutuhan organisasi.
Saat ini, masih terdapat sejumlah jabatan strategis yang belum terisi. Posisi kosong itu meliputi asisten, staf ahli, hingga beberapa kepala dinas di lingkungan Pemkot Samarinda.
“Masih ada beberapa jabatan yang kosong. Itu kemungkinan besar kita isi melalui mekanisme shelter,” katanya.
Dalam pelantikan kali ini, sejumlah pejabat yang telah cukup lama menduduki jabatan tertentu digeser ke posisi baru. Salah satunya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) yang telah menjabat lebih dari lima tahun.
Menurut Andi Harun, pejabat tersebut dipindahkan untuk memberikan penyegaran dan memperluas pengalaman kerja.
“Pak Ananta sudah lebih dari lima tahun, bahkan sekitar tujuh tahun di Bapperida. Kita geser menjadi Kepala BPKAD,” ujarnya.
Selain itu, pejabat lain juga dipindahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sebelumnya mengalami kekosongan jabatan selama beberapa bulan.
“Ibu Desi juga sudah cukup waktunya kita segarkan agar memiliki lapangan baru dalam pengabdian sebagai ASN. Kita geser ke PTSP yang memang kosong,” kata Andi Harun.
Prinsip Merit dalam Penempatan
Ia menambahkan, pengisian jabatan tinggi pratama lainnya akan diproses melalui sistem yang mengedepankan prinsip merit. Artinya, setiap penempatan pejabat didasarkan pada kompetensi, rekam jejak kinerja, dan kebutuhan organisasi.
Perhatian khusus juga diberikan pada posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda yang masa tugasnya akan berakhir pada akhir Maret mendatang. Pemkot menargetkan awal April sudah ada pejabat sekda yang baru.
“Sekda akan kita shelter karena masa tugasnya berakhir di akhir Maret. Per 1 April seharusnya sudah ada sekda baru,” ujarnya.
Jika proses shelter belum selesai tepat waktu, Pemkot Samarinda akan mengajukan penunjukan pelaksana tugas (Plt) Sekda sambil menunggu penetapan pejabat definitif.
“Kalau belum ada hasilnya, kita mintakan persetujuan penunjukan PLT sampai sekda definitif ditetapkan,” kata Andi Harun.
Ia menekankan, seluruh proses rotasi dan promosi dilakukan secara profesional serta terukur. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penyegaran ini kita lakukan berbasis merit agar organisasi yang dipimpin bisa menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik,” ucapnya.
Dengan penataan struktur yang lebih dinamis, Pemkot Samarinda diharapkan mampu memperkuat reformasi birokrasi dan menjawab tantangan pembangunan kota yang terus berkembang.
Andi Harun pun meminta pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab barunya. Ia berharap, perubahan struktur ini dapat membawa dampak positif bagi pelayanan publik di Kota Samarinda.
(*)
