Transparansi Anggaran BPKAD Samarinda: DPRD Tekan Efisiensi dan Data Akurat

POLITIKAL.ID – Transparansi Anggaran BPKAD Samarinda menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, secara tegas menuntut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menyajikan data yang jauh lebih akurat. Ia menilai bahwa pengelolaan keuangan yang sehat bermula dari keterbukaan informasi dan indikator kinerja yang benar-benar terukur.

Iswandi menjelaskan bahwa setiap kebijakan anggaran harus memiliki landasan yang kuat agar publik dapat mempertanggungjawabkannya secara luas. Menurutnya, BPKAD memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas fiskal kota. Oleh sebab itu, DPRD tidak akan memberikan toleransi terhadap usulan anggaran yang tidak memiliki basis data yang valid. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.

Pentingnya Transparansi Anggaran BPKAD Samarinda dalam Kebijakan Publik

Masalah transparansi anggaran BPKAD Samarinda mencakup banyak aspek, mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan. Iswandi menyoroti bahwa selama ini masih terdapat celah dalam penyajian data yang menghambat fungsi pengawasan legislatif. Ia menginginkan perubahan paradigma di mana anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan instrumen untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

“Kalau belanja modal masih rendah dan tidak ada kejelasan program yang berdampak langsung seperti penciptaan ribuan lapangan kerja, tentu itu jadi pertimbangan serius bagi kami,” ujar Iswandi saat memberikan keterangan pada Selasa (21/4/2026).

Pernyataan ini menegaskan bahwa DPRD akan bersikap sangat selektif dalam menyetujui program-program yang BPKAD ajukan jika tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.

Politisi ini juga menambahkan bahwa struktur anggaran saat ini masih menunjukkan dominasi belanja operasional yang sangat tinggi. Ia melihat hal ini sebagai bentuk ketidakefisienan yang harus segera mendapat perbaikan. Iswandi mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut terhadap kemajuan daerah secara konkret. Ia tidak ingin anggaran terserap habis hanya untuk urusan administratif yang minim dampak sosial.

Mengevaluasi Kinerja Berbasis Hasil dan Peningkatan PAD

Selain menuntut transparansi anggaran BPKAD Samarinda, Komisi II DPRD juga mendorong evaluasi kinerja yang berbasis pada hasil nyata. Iswandi menekankan bahwa tingkat serapan anggaran yang tinggi bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan. Baginya, indikator yang lebih krusial adalah sejauh mana pengeluaran tersebut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sebagian besar anggaran terserap untuk operasional. Yang jadi pertanyaan, indikator keberhasilannya apa? Jangan sampai hanya bersifat administratif tanpa hasil nyata,” tegas Iswandi.

Ia percaya bahwa setiap alokasi dana harus memiliki korelasi positif dengan peningkatan pendapatan daerah. Jika BPKAD mengeluarkan anggaran besar, maka output yang dihasilkan pun harus sebanding dan memberikan nilai tambah bagi kas daerah.

Iswandi mendesak adanya sinkronisasi antara belanja daerah dengan strategi peningkatan ekonomi. Ia melihat potensi kebocoran anggaran masih sangat mungkin terjadi jika pengawasan internal tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, ia meminta BPKAD untuk lebih proaktif dalam menciptakan inovasi yang dapat mendongkrak PAD melalui pengelolaan aset yang lebih modern dan profesional.

Optimalisasi Pengelolaan Aset untuk Kesehatan Fiskal Daerah

Iswandi kemudian beralih membahas masalah aset daerah yang hingga kini belum mencapai titik optimal. Ia mengaitkan hal ini dengan transparansi anggaran BPKAD Samarinda dalam mengelola inventaris milik pemerintah. DPRD menuntut kejelasan data mengenai status hukum dan pemanfaatan aset-aset yang selama ini masih menjadi beban pemerintah kota daripada menjadi sumber pendapatan.

“Perlu kejelasan berapa aset yang sudah diselesaikan dan berapa yang masih menjadi beban. Ini penting untuk melihat kinerja secara utuh,” ungkapnya dengan nada serius.

Ia menilai bahwa banyak aset potensial yang terbengkalai karena kurangnya koordinasi dan pendataan yang buruk. BPKAD harus mampu mengurai benang kusut sengketa aset agar pemerintah bisa mengoptimalkan fungsinya untuk kepentingan publik.

Menurut Iswandi, transparansi dalam pengelolaan aset akan menutup celah penyalahgunaan wewenang. Ia mengingatkan bahwa BPKAD adalah jantung dari pemerintahan kota. Jika pengelolaan di jantung tersebut lemah, maka seluruh sistem anggaran pemerintah kota akan mengalami gangguan yang signifikan. Ia memandang perlunya audit menyeluruh terhadap aset-aset yang bermasalah agar ada kepastian hukum dan nilai ekonomis.

Memperkuat Fungsi Pengawasan DPRD Berbasis Data

Menutup pernyataannya, Iswandi memastikan bahwa DPRD Kota Samarinda akan memperketat pengawasan di masa mendatang. Ia berjanji akan menggunakan pendekatan yang lebih teknis dan berbasis data untuk mengecek setiap laporan yang masuk dari BPKAD. Ia ingin memastikan bahwa transparansi anggaran BPKAD Samarinda bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

“Harus ada keseimbangan antara pengeluaran dan hasil. Kalau anggaran besar, dampaknya juga harus signifikan,” katanya lagi.

Fokus utama DPRD ke depan adalah memastikan bahwa setiap program kerja memiliki target yang jelas dan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Ia tidak ingin lagi mendengar laporan yang hanya menonjolkan persentase serapan tanpa menunjukkan perubahan nyata di lapangan.

Iswandi menekankan kembali bahwa BPKAD memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah kebocoran anggaran di berbagai sektor. Ia mengajak seluruh jajaran di BPKAD untuk bekerja lebih integritas dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan birokrasi semata. Dengan dukungan data yang akurat, DPRD yakin bahwa pembangunan di Kota Samarinda akan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Fokus kita ke depan adalah data dan hasil yang terukur, bukan sekadar wacana,” pungkas Iswandi mengakhiri wawancara.

Komitmen ini menunjukkan bahwa legislatif siap menjadi mitra sekaligus pengawas yang kritis demi terciptanya tata kelola keuangan daerah yang bersih dan transparan.

(ADV)