Andi Harun: Kritik Silakan, Tapi Jangan Bangun Opini dari Informasi Keliru Medsos Hentikan Provokasi
POLITIKAL.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengingatkan pihak-pihak yang kerap menggiring opini di media sosial agar menghentikan penyebaran informasi yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi memicu keresahan di masyarakat.
Maraknya Opini Keliru di Media Sosial
Pernyataan tersebut menyusul maraknya narasi di media sosial yang mengaitkan sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dengan isu-isu yang menurutnya tidak relevan. Menurut Andi Harun, sebagian informasi yang beredar cenderung dipaksakan untuk membentuk opini negatif tanpa didukung fakta yang utuh.
Ia menilai, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara objektif, berbasis data, serta tidak menyesatkan publik.
“Saya mohon kepada yang suka goreng isu, sadarlah, tobatlah. Cuma sebahagian menggiring isu yang tidak apple to apple,” ujarnya.
Klarifikasi Isu Kegiatan Balai Kota
Andi Harun juga menyoroti isu terkait kegiatan di Balai Kota yang belakangan ramai diperbincangkan. Ia menegaskan bahwa narasi yang berkembang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, bahkan cenderung keliru.
“Tapi kalau dalam rangka keterbukaan informasi publik, dalam rangka kebutuhan informasi terhadap publik, soal kegiatan di Balai Kota itu yang digoreng isunya terakhir, itu lagi-lagi tidak apple to apple,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, salah satu kekeliruan informasi yang beredar adalah anggapan bahwa pembangunan berjalan pada masa kebijakan efisiensi anggaran. Padahal, menurutnya, kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.
“Narasinya juga sudah keliru. Bahkan cenderung sesat. Kenapa? Itu tidak dilaksanakan di masa efesiensi,” tegasnya.
Dampak Informasi Tidak Utuh di Masyarakat
Menurut Andi Harun, informasi yang tidak utuh dapat menimbulkan persepsi yang salah di tengah masyarakat. Ia mengaku menerima informasi bahwa sebagian pemberitaan di media sosial seolah-olah menggambarkan pembangunan dilakukan dalam situasi efisiensi, padahal tidak demikian.
“Itu saja sudah mengandung kebohongan. Tapi memang saya mencermati ada beberapa akun medsos yang tiap saat membuat kegaduhan,” katanya.
Ia pun mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam menyaring informasi, khususnya yang beredar di media sosial. Menurutnya, tidak semua akun yang mengatasnamakan media menyajikan informasi berdasarkan prinsip jurnalistik.
“Medsos-medsos tertentu itu saya tidak usah sebut namanya, tapi sekarang masyarakat sedang mencermati akun-akun itu. Jangan-jangan di balik itu memang ada niatnya untuk membuat kegaduhan,” ujarnya.
Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Berbasis Fakta
Andi Harun menegaskan, pemerintah tetap terbuka terhadap kritik selama bertujuan untuk kepentingan publik. Ia bahkan mengapresiasi peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
“Kalau kepentingannya untuk kepentingan rakyat banyak, kita sangat hargai dan apresiasi karena masyarakat berhak untuk tahu atas semua kebijakan dan keputusan pemerintah,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa penyebaran isu yang tidak berdasar dan secara berulang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai, kondisi tersebut perlu semua pihak bijaki dengan cermat.
“Tapi kalau didesain untuk menggoreng sesuatu agar tiap saat, tiap minggu muncul isu yang membuat keresahan, saya kira patut masyarakat untuk mencermati akun-akun itu,” ujarnya.
Imbauan Bijak Menyaring Informasi Digital
Di akhir pernyataannya, Andi Harun mengajak masyarakat untuk tetap kritis terhadap pemerintah, namun juga berimbang dengan kemampuan menganalisis informasi yang beredar di ruang digital.
“Saya mohon juga kepada masyarakat, jadi dua sisi ya, kritisi terus pemerintah, tapi tolong juga menggunakan di saat yang bersamaan analisisnya terhadap medsos-medsos tertentu itu. Jangan sampai memang medsos-medsos ini berniat untuk membuat kekacauan, kegaduhan,” pungkasnya.
(Redaksi)
