POLITIKAL.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyerahkan hasil kajian mendalam mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini bertujuan untuk memitigasi risiko korupsi dan memastikan program prioritas pemerintah tersebut berjalan dengan akuntabel. Saat ini, BGN sedang menyusun rencana tindak lanjut guna membenahi delapan titik lemah yang ditemukan oleh tim monitoring KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa koordinasi intensif terus berjalan agar implementasi di lapangan memiliki payung hukum yang kuat. KPK menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjalankan distribusi makanan tersebut.
“Kajian ini sudah kami sampaikan ke pihak BGN. Sekarang BGN sedang melakukan penyusunan rencana tindak lanjut atas temuan-temuan KPK itu,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (11/5/2026).
Kolaborasi Daerah untuk Cegah Penyimpangan
KPK mendorong BGN sebagai lembaga utama agar tidak bekerja sendirian dalam mengelola anggaran yang besar. Budi menyebutkan bahwa pelibatan pemerintah daerah sangat krusial, terutama dalam aspek pengawasan langsung di titik-titik distribusi.
Menurut Budi, keterlibatan aktif pemerintah daerah akan membantu sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan kondisi teknis di lapangan. Hal ini menjadi kunci utama agar manfaat program sampai ke tangan masyarakat tanpa ada potongan atau penyelewengan di tingkat bawah.
“Kami mendorong BGN menggandeng pihak lain seperti pemerintah daerah untuk implementasi di lapangan sekaligus pengawasannya. Tujuannya agar hasil yang masyarakat nikmati ini optimal tanpa adanya suatu penyimpangan,” kata Budi menambahkan.
Delapan Temuan Risiko Korupsi
Berdasarkan laporan Direktorat Monitoring KPK, terdapat celah besar dalam tata kelola Makan Bergizi Gratis yang harus segera tertutup. KPK menilai bahwa besarnya anggaran program ini belum mendapatkan dukungan regulasi yang memadai. Kondisi tersebut menciptakan risiko konflik kepentingan dan inefisiensi anggaran yang nyata.
“Besarnya skala program dan anggaran untuk MBG belum berimbang dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya,” tulis keterangan resmi Direktorat Monitoring KPK.
Hasil kajian tersebut merinci delapan permasalahan utama. Pertama, regulasi pelaksanaan MBG masih belum komprehensif untuk mengatur koordinasi lintas lembaga. Kedua, mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) memicu rantai birokrasi yang panjang dan potensi munculnya pemburu rente. Ketiga, pendekatan yang terlalu sentralistik meminggirkan peran pemerintah daerah sehingga melemahkan pengawasan.
Masalah keempat menyangkut tingginya potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra dapur karena SOP yang belum transparan. Kelima, KPK menemukan lemahnya akuntabilitas dalam verifikasi yayasan mitra. Keenam, banyak dapur belum memenuhi standar teknis sehingga memicu kasus keracunan makanan. Ketujuh, pengawasan keamanan pangan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan masih minim. Kedelapan, belum ada indikator keberhasilan yang jelas untuk mengukur dampak status gizi penerima manfaat.
Rekomendasi Strategis untuk Badan Gizi Nasional
Menanggapi temuan tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi konkret demi memperbaiki tata kelola Makan Bergizi Gratis. KPK meminta pemerintah segera menyusun Peraturan Presiden yang mengatur pembagian peran secara mendalam antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Selain itu, BGN perlu meninjau ulang struktur biaya dalam mekanisme Bantuan Pemerintah. KPK ingin memastikan bahwa komponen anggaran bahan pangan tidak berkurang akibat potongan biaya operasional yang tidak wajar. Transparansi dalam seleksi mitra yayasan juga menjadi poin utama yang harus BGN perbaiki agar tidak terjadi praktik nepotisme.
Untuk menjamin keamanan konsumsi, KPK meminta BGN melibatkan Dinas Kesehatan dan BPOM secara aktif dalam inspeksi rutin ke dapur-dapur penyedia. Sistem pelaporan keuangan juga harus bersifat baku untuk mencegah adanya laporan fiktif atau penggelembungan harga (mark up).
Terakhir, KPK menekankan pentingnya penetapan indikator keberhasilan yang terukur. Tanpa adanya data dasar (baseline) status gizi yang jelas, pemerintah akan sulit mengevaluasi apakah anggaran besar tersebut benar-benar memberikan dampak akademis dan kesehatan bagi anak-anak Indonesia. Melalui perbaikan tata kelola Makan Bergizi Gratis ini, KPK berharap program nasional tersebut benar-benar bersih dari praktik korupsi.
(Redaksi)
