POLITIKAL.ID – Isu Investor China keluhkan RKAB nikel menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai keberatan pelaku usaha asal Negeri Tirai Bambu terhadap kebijakan pembatasan kuota produksi nikel di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah telah menyiapkan sejumlah solusi untuk menjawab kekhawatiran investor.
Bahlil: Kapasitas Produksi Masih Sesuai Kebutuhan
Bahlil menilai keluhan yang muncul tidak berkaitan langsung dengan penurunan volume Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel tahun ini. Pemerintah menetapkan volume RKAB sekitar 260—270 juta ton, lebih rendah dibandingkan realisasi persetujuan tahun sebelumnya yang mencapai 379 juta ton.
Meski demikian, Bahlil menegaskan kapasitas produksi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tetap sesuai kebutuhan operasional.
“Sebenarnya kalau RKAB, apa persoalannya RKAB? Kapasitas produksi mereka kan sama yang kita kasih. Tinggal mereka sebagian melakukan kolaborasi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di daerah yang mendapatkan RKAB lebih. Itu saja kok,” kata Bahlil usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Menurut dia, perusahaan masih dapat menjalin kerja sama dengan pemegang RKAB lain untuk menjaga pasokan bahan baku bagi smelter.
Pemerintah Intensif Berkomunikasi dengan Investor China
Bahlil mengatakan pemerintah terus membuka ruang dialog dengan investor China dan perwakilan diplomatik negara tersebut. Ia mengaku telah beberapa kali bertemu dengan Duta Besar China untuk Indonesia maupun delegasi pengusaha China dalam beberapa pekan terakhir.
“Saya sudah sering bertemu sama Dubes China. Bahkan dalam 3—4 minggu lalu sebelum saya berangkat haji itu menemui delegasi pengusaha China yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Kementerian ESDM saat ini juga membahas sejumlah opsi untuk memastikan kegiatan hilirisasi tetap berjalan. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian investasi dan tata kelola sumber daya mineral nasional.
“[Dengan] Dubes China, kami sedang berdiskusi dan kami sudah mencarikan beberapa solusi terhadap keluhan mereka,” kata Bahlil.
Surat Kedubes China Soroti Kepastian Investasi
Sebelumnya, Financial Times melaporkan Kedutaan Besar China di Indonesia mengirim surat kepada Kementerian ESDM yang berisi kekhawatiran atas ketidakpastian regulasi di sektor nikel.
Surat tersebut muncul setelah pemerintah membatasi kuota produksi melalui mekanisme RKAB. Kebijakan itu dinilai dapat memengaruhi operasional dan rencana ekspansi sejumlah perusahaan metalurgi serta produsen baterai asal China.
Investasi China di sektor nikel Indonesia diperkirakan telah mencapai US$50 miliar atau sekitar Rp885 triliun. Modal tersebut berperan besar dalam mendorong perkembangan industri pengolahan nikel dan hilirisasi di Tanah Air.
Di sisi lain, pemerintah kini mendorong investasi pada sektor hilirisasi yang lebih maju, termasuk industri baterai dan kendaraan listrik. Perubahan arah kebijakan ini memunculkan kekhawatiran sebagian investor terkait kepastian usaha dan prospek investasi jangka panjang di Indonesia.
(Redaksi)
