POLITIKAL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda meminta pemerintah daerah mulai mengubah pola pendanaan dengan memaksimalkan kontribusi sektor swasta. Langkah ini penting agar anggaran daerah dapat dialokasikan secara lebih efisien untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai bahwa pemerintah kota memiliki ruang yang luas untuk menjalin kolaborasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Sejauh ini, kontribusi perusahaan terhadap pembangunan kota dinilai masih sangat minim, meskipun banyak korporasi besar meraup keuntungan dari aktivitas ekonomi di Samarinda.
Mengoptimalkan CSR Perusahaan Dalam Pembiayaan Pembangunan Samarinda
Iswandi mengungkapkan kekecewaannya setelah mengadakan pertemuan dengan sektor perbankan beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, ia mempertanyakan kontribusi nyata yang telah perusahaan berikan kepada daerah.
“Kami memanggil pihak perbankan. Saya menanyakan apa kontribusi CSR mereka untuk Kota Samarinda, dan ternyata tidak ada,” kata Iswandi di Kantor PDIP Kaltim, Rabu (24/6/2026).
Kenyataan tersebut membuat Iswandi mempertanyakan sejauh mana dunia usaha terlibat dalam pembangunan kota. Padahal, banyak daerah lain sukses menjadikan program CSR sebagai instrumen penting untuk membantu pemerintah membiayai berbagai kebutuhan publik tanpa membebani keuangan daerah.
Menurut Iswandi, skema kemitraan yang maksimal dengan sektor swasta dapat mencegah timbulnya polemik di tengah masyarakat terkait proyek-proyek yang menyerap anggaran besar. Skema alternatif ini juga akan memperkuat sistem pembiayaan pembangunan Samarinda di masa depan.
“Proyek-proyek yang memicu polemik itu sebenarnya tidak perlu menggunakan dana APBD. Pihak swasta bisa membangun hal tersebut melalui dana CSR sampai selesai, sehingga tidak memicu perdebatan publik,” ujar Iswandi.
Evaluasi Pola Pembangunan Daerah
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi pola pembangunan daerah yang selama ini terlalu bergantung pada APBD. Iswandi meminta pemerintah kota bertindak lebih agresif dalam membangun kemitraan dengan sektor swasta agar sumber pendanaan semakin beragam.
Ia kemudian membandingkan kondisi Samarinda dengan beberapa daerah yang berhasil melakukan terobosan pembangunan tanpa mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah semata. Iswandi mencontohkan DKI Jakarta saat berada di bawah kepemimpinan tokoh usungan PDI Perjuangan, yang berani mencari sumber pembiayaan alternatif.
“Kita dapat melihat perubahan signifikan di Jakarta dulu. Pemerintah saat itu mampu melakukan banyak hal tanpa harus membebani anggaran daerah,” ucap Iswandi.
Selain Jakarta, Iswandi turut menyebut perkembangan positif di daerah lain seperti Banyuwangi, Surabaya, hingga Trenggalek. Daerah-daerah tersebut mampu membangun identitas dan daya saing wilayah karena melibatkan banyak pihak luar dalam proses pembangunan.
Menjawab Tantangan Fiskal Daerah
Iswandi menegaskan bahwa pembangunan kota modern tidak bisa lagi berjalan mandiri dengan mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah yang terbatas. Keterlibatan dunia usaha menjadi faktor penentu untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan masyarakat luas.
Apalagi, APBD saat ini menghadapi tekanan berat dari berbagai sektor utama, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga program penguatan ekonomi masyarakat. Keterbatasan ini menuntut efisiensi dalam penataan pembiayaan pembangunan Samarinda.
“Jika pemerintah bisa memanfaatkan sumber dana lain yang sah untuk kepentingan masyarakat, mengapa kita tidak menggunakannya,” kata Iswandi.
Ia juga mengkritik konsep CSR yang selama ini sering kali berhenti pada kegiatan seremonial semata tanpa memberikan dampak yang terasa bagi warga. Padahal, potensi dana dari perusahaan jauh lebih besar jika diarahkan untuk mendukung pembangunan strategis kota. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu menyusun mekanisme yang jelas terkait pemanfaatan CSR agar kontribusi perusahaan dapat terukur dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBD untuk membangun kota. Dunia usaha wajib ikut mengambil peran aktif,” tutur Iswandi.
Bagi DPRD Samarinda, keberadaan perusahaan tidak boleh hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan investasi semata. Korporasi memikul tanggung jawab sosial yang harus terwujud melalui kontribusi nyata kepada daerah tempat mereka beroperasi.
“Hal yang paling utama bukan besar atau kecilnya program CSR tersebut, melainkan sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari program tersebut,” pungkas Iswandi.
(Redaksi)
